pasang iklan
HEADLINE NEWS

Masyarakat dan DPR Intan Jaya Tolak Penambangan Emas Blok Wabu

INTAN JAYA, JAGAPAPUA.COM - Masyarakat kabupaten Intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dengan tegas menolak wacana Pemerintah Pusat (Pempus) yang akan menggarap tambang emas di Blok Wabu di Intan Jaya Papua.

Selain itu, penolakan juga disuarakan terhadap pembangunan Smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

"Kami sebagai Ketua Komisi B DPR Intan Jaya sudah menampung aspirasi mahasiswa, masyarakat, dan intelektual, menolak pembangunan emas Blok Wabu. Dan kami minta  Pemerintah Pusat tak langsung pembangunan dilakukan tetapi harus dengarkan aspirasi masyarakat," tegas Martinus Maisini Ketua Komisi B DPR Daerah Kabupaten Intan Jaya kepada jagapapua.com via rilisnya, Kamis (14/10).

Menurutnya, rencana pemerintah pusat, bersama  kementerian terkait untuk menggarap emas di Blok Wabu Intan Jaya ditolak secara tegas oleh masyarakat. Menurutnya, Blok Wabu yang notabene adalah penambangan baru dinilai akan merusak alam Papua dan ekosistem yang ada di daerah itu.

Selain Blok Wabu, ia sebagai perwakilan masyarakat kabupaten Intan Jaya juga menolak pembangunan Smelter PT. Freeport di Gresik, Jawa Timur. Ia menilai, penyerapan tenaga kerja akan terjadi di Gresik sedangkan pengangguran masih banyak di Papua. Oleh karena itu, ia meminta Smelter harus dibangun di Papua.

"Banyak orang asli Papua yang sedang nganggur serta tingkat  perekonomian yang sangat rendah di negara ini, di Papua," katanya.

Sementara itu, mahasiswa asal Intan Jaya Marius Wenda mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri BUMN Erick Tohir yang justru mengutamakan penyerapan tenaga kerja di luar Papua.

"Untuk apa smelter dibangun di Jawa Tmur, sementara di Papua sendiri smelter tidak dibangun dan tenaga kerja orang asli Papua tidak terserap. Pemerintah harus tahu bahwa PT. Freeport itu ada di Papua dan menggarap sumber daya alam (SDM) yang ada di Papua," ujarnya kepada jagapapua.com di Jayapura, Kamis (14/10).

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat harus memperhatikan pembangunan Papua dan SDM Papua yang saat ini angka penganggurannya sangat tinggi.

"Diketahui 40.000 tenaga kerja yang akan digerap ini kan pasti orang Papua tidak ada. Kami kecewanya disitu. Sangat kecewa," katanya. (Christian)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.712.220

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.0577 seconds