Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - LMA Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni mengecam keras pemindahan pabrik pupuk ke Fakfak. Lembaga ini juga menyayangkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyinggung tentang tanah adat setempat.

“Kami dari Lembaga Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni ini melihat pernyataan yang disampaikan oleh seorang menteri, ia menyatakan bahwa ‘pupuk saja bisa dikasih pindah, apalagi tanah’, merupakan pelecehan adat dan tidak menghargai adat. Kami lihat sepertinya menteri ini tidak mempunyai etika adat dan ini kan bisa mengacu ke suatu hal yang kita tidak inginkan bersama, nanti bisa terjadi masalah-masalah,” ungkap Marten Wersin, dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/10).

Marten meminta semua pihak untuk saling menghargai adat satu dengan yang lain. Menurutnya, tanah tersebut masih menjadi sengketa dan sebaiknya diserahkan kepada mekanisme adat untuk menyelesaikannya. Ia mengatakan, pihak pemuda 7 Suku juga telah meminta klarifikasi atas pemindahan pabrik pupuk ke Fakfak.

“Termasuk pabrik pupuk di Kampung Onar ini. Awalnya kami mendengar Bintuni ini mau dijadikan kawasan industri, terus tiba-tiba ada informasi baru masuk bahwa pabrik pupuk ini mau dipindahkan ke Fakfak dan pernyataan ini sudah keluar di media. Kemarin saya didatangi Pemuda 7 Suku menyampaikan kepada kami pengurus lembaga masyarakat adat 7 suku Kabupaten Teluk Bintuni supaya permasalahan ini segera diklarifikasi, supaya jangan sampai berkepanjangan,” tambahnya.

Ia menambahkan, hari ini Jumat (1/10), lembaga masyarakat adat 7 suku telah mengadakan rapat dengan pemuda untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil rapat itu meminta tanggapan dari pemerintah dan pemilik tanah adat untuk segera memberikan klarifikasi.

“Kalau secara adat kami sampaikan bahwa pupuk, pabrik, semua ada di Bintuni dan tidak mungkin dipindahkan. Kami tegaskan bahwa kami akan mempertahankan itu, tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Kalau dipindahkan kami mau ambil pupuk dimana?” ujarnya.

Marten mengatakan, pihaknya meminta adanya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat terutama pemerintah untuk memiliki etika adat dan membicarakan persoalan yang ada tanpa melecehkan adat setempat. Menurutnya, masyarakat akan mempertahankan tanah adat mereka.

“Sekali lagi bahwa kami tokoh adat, kami punya adat jangan sekali-kali dilecehkan!” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya dengan semua kekuatan adat yang dimiliki menginginkan agar kawasan industri yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini harus didirikan di Bintuni. Karena dengan kawasan industri yang akan didirikan ini, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan mendirikan sekolah dengan nama Petrotekno untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Bintuni yang nantinya bekerja di pabrik ini.

“Kalau pabrik ini dipindahkan, baru jebolan sekolah ini mau dipekerjakan kemana? kok banyak sekali yang masih menganggur di sini. Jadi kami minta kepada pihak pemerintah, kita kerja sama yang baik supaya jangan menjadi masalah. Saling menghargai, kami menghargai pemerintah punya pekerjaan sebaliknya pemerintah juga menghargai adat punya pekerjaan. Kita sampaikan hal ini karena kami ada juga dilindungi undang-undang. Jadi kami jaga, kita sama-sama jaga keamanan,” ujarnya. (MW)