pasang iklan

Tak Setuju Nakes Ditarik, Menko PMK: Pos Aparat Dekati Faskes

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan keberatan terhadap adanya usulan penarikan nakes di Papua pasca insiden penyerangan dan kekerasan KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang terjadi pada Senin 13 September 2021.

Menurut Menko PMK, nakes yang menjadi korban di Kiwirok yang harus ditarik dan mendapat perawatan hingga pulih. Akan tetapi ia tak setuju atas usulan penarikan para nakes lain sementara pelayanan kesehatan dibutuhkan masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi 'trauma healing'. Tapi kalau ada yang usul (tenaga kesehatan, red.) ditarik saya keberatan," katanya dalam rilis resmi Kemenko PMK, Senin (20/9).

Menko Muhadjir berpendapat dalam kondisi tersebut, justru aparat keamanan yang mendekat dengan membangun pos penjagaan di fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat berhak mendapat perlindungan keamanan yang ketat terutama bagi para petugas pelayanan masyarakat. Terlebih bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah rawan agar dapat menjalankan tugas pelayanan tanpa dibayangi rasa ketakutan dan merasa terancam.

"Menurut saya, ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tujuan kelompok teroris adalah menciptakan teror dan ketakutan bagi masyarakat. Apabila nakes ditarik maka pelayanan kesehatan bagi publik akan terhenti dan berujung pada ketidakpuasan masyarakat hingga terjadi pembangkangan. Penanganan yang diharapkan yakni berfokus pada kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Justru target kelompok kriminal bersenjata (KKB) supaya layanan publik ini berhenti disana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan," terangnya.

Selain itu, dalam situasi konflik di daerah rawan, Menko PMK mengutarakan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan merotasi tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban kekerasan di Papua. Dengan demikian pelayanan publik dapat terus berjalan.

“Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” katanya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Comments (172)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery