pasang iklan
HEADLINE NEWS

Tak Setuju Nakes Ditarik, Menko PMK: Pos Aparat Dekati Faskes

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan keberatan terhadap adanya usulan penarikan nakes di Papua pasca insiden penyerangan dan kekerasan KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang terjadi pada Senin 13 September 2021.

Menurut Menko PMK, nakes yang menjadi korban di Kiwirok yang harus ditarik dan mendapat perawatan hingga pulih. Akan tetapi ia tak setuju atas usulan penarikan para nakes lain sementara pelayanan kesehatan dibutuhkan masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi 'trauma healing'. Tapi kalau ada yang usul (tenaga kesehatan, red.) ditarik saya keberatan," katanya dalam rilis resmi Kemenko PMK, Senin (20/9).

Menko Muhadjir berpendapat dalam kondisi tersebut, justru aparat keamanan yang mendekat dengan membangun pos penjagaan di fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat berhak mendapat perlindungan keamanan yang ketat terutama bagi para petugas pelayanan masyarakat. Terlebih bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah rawan agar dapat menjalankan tugas pelayanan tanpa dibayangi rasa ketakutan dan merasa terancam.

"Menurut saya, ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tujuan kelompok teroris adalah menciptakan teror dan ketakutan bagi masyarakat. Apabila nakes ditarik maka pelayanan kesehatan bagi publik akan terhenti dan berujung pada ketidakpuasan masyarakat hingga terjadi pembangkangan. Penanganan yang diharapkan yakni berfokus pada kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Justru target kelompok kriminal bersenjata (KKB) supaya layanan publik ini berhenti disana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan," terangnya.

Selain itu, dalam situasi konflik di daerah rawan, Menko PMK mengutarakan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan merotasi tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban kekerasan di Papua. Dengan demikian pelayanan publik dapat terus berjalan.

“Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” katanya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Setneg.
Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir
Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]
Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset
Ilustrasi tambang emas. [Foto: ist]
Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Comments (172)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.697.688

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.2108 seconds