Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

BINTUNI, JAGAPAPUA.COM - Ketua Forum Anak Muda Tujuh Suku Bintuni peduli Otsus, Agus Orocomna angkat bicara atas pemberitaan yang beredar di masyarakat. Pemberitaan itu berkaitan dengan adanya pernyataan bahwa kas daerah Bintuni kosong dan isu keterlibatan organisasinya dalam aksi pemalangan yang terjadi Jumat (17/9) kemarin.

Agus meminta salah satu media lokal di Bintuni untuk segera memberikan klarifikasi atas redaksi dan pemberitaan yang menyatakan bahwa kas daerah Kabupaten Teluk Bintuni kosong.

“Atas nama Forum Anak Muda Tujuh Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni, saya Agus Orocomna selaku ketua mendesak kepada salah satu wartawan media lokal yang dalam redaksi tulisannya mengatakan kas daerah kabupaten teluk bintuni kosong untuk segera memberikan klarifikasi,” ujarnya kepada jagapapua.com, Sabtu (18/9).

Menurut Agus, pernyataan atau pemberitaan ini tidak benar. Ia juga meminta pihak yang memberikan pernyataan untuk memberikan bukti maupun data yang valid untuk mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut.

Agus juga menyampaikan bahwa hasil pantauan organisasinya di lapangan telah mendapati bahwa saat ini paket masyarakat sedang dibayarkan dan berjalan dengan baik.

“Bisa dilihat saat ini aktivitas BPKAD Bintuni berjalan seperti biasa. Karena banyak berkas yang menumpuk sehingga mereka melakukan pemberkasan atau melakukan verifikasi dengan baik agar jangan sampai ada yang tercecer dan sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat berpikir kemungkinan paket pekerjaan masyarakat tidak sempat dibayar. Tetapi menurut informasi atau pantauan kami di lapangan, kabar yang mengatakan kas daerah kosong itu tidak benar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pihak yang mengatasnamakan pemuda tujuh suku dan berbicara di sebuah media hanyalah oknum semata. Mewakili pemuda tujuh suku Bintuni, Agus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun pemuda tujuh suku yang terlibat dalam aksi pemalangan tersebut dan tidak ada yang memberikan pernyataan sebagaimana pemberitaan yang beredar.

“Kami sekali lagi mengatakan bahwa kabar itu tidak benar dan hanya oknumnya saja. Kami atas nama pemuda tujuh suku sama sekali tidak ikut dalam aksi pemalangan tersebut ataupun menyatakan sesuatu seperti yang diberitakan di media lokal. Jadi yang jelas bahwa yang melakukan aksi pemalangan adalah oknum (inisial SR). Mungkin saja oknum tersebut merasa tidak puas atau ada hal-hal lain yang menurut SR tidak sesuai, sehingga SR melakukan hal itu,” jelasnya dengan tegas.

Agus menyampaikan dan menjamin bahwa tidak ada demonstrasi susulan atau pemalangan susulan. Ia memastikan bahwa situasi Bintuni dalam keadaan aman dan terkendali. Secara tegas, ia memperingatkan jangan ada pihak atau oknum yang mempolitisir isu maupun mengambil manfaat bagi kepentingan kelompok tertentu.

“Ini hanya satu atau dua orang saja yang melakukan pemalangan dan tidak melibatkan seluruh masyarakat Teluk Bintuni. Tidak juga melibatkan ormas-ormas ataupun pemuda tujuh suku karena hal ini hanya dilakukan oleh oknum tertentu,” ujarnya.

Agus Orocomna mengajak sekaligus mengimbau kepada para pemuda maupun masyarakat umum di Bintuni apabila ada persoalan dapat menanggapi dengan jalan yang baik dan terhormat. Persoalan yang ada dapat dibicarakan melalui mekanisme dialog damai demi kebaikan Kabupaten Teluk Bintuni.

Sebelumnya, pada Jumat (17/9), sejumlah masyarakat menduduki halaman kantor Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan mempertanyakan terkait kas kosong. Massa mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan informasi yang diterima, salah seorang diantara massa ini memasuki Kantor BPKAD bersama sejumlah rekannya. Kemudian terjadi keributan dengan petugas yang melayani pemberkasan keuangan. Semua petugas pelayanan kemudian diusir dan kantor BPKAD dipalang.

Lebih lanjut, dalam sebuah pemberitaan media menyebut bahwa salah seorang pemuda tujuh suku Jhoni Yec mengatakan, tujuan mereka adalah untuk mempertanyakan pembayaran paket masyarakat yang telah dikerjakan yang hingga saat ini pembayaran paket masyarakat dilakukan tidak serentak. (MW)