Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

BINTUNI, JAGAPAPUA.COM - Dermaga Bintuni memiliki panjang kurang lebih 74 meter dan termasuk dalam katagori tipe kelas D. Tipe ini tidak sama dengan tipe A seperti di Makasar, dan B seperti di Sorong dan Manokwari. Hal ini menjadi kendala dalam upaya memajukan perekonomian Bintuni.

Dermaga yang ada untuk saat ini dipaksakan untuk disinggahi kapal-kapal yang berukuran panjang sekitar 80 meter. Hal ini membuat pihak PT Sipil Bintuni kewalahan dalam penentuan harga. Kendala dari pihak PT. Sipil itu mutlak hampir 90 persen di dermaga karena grignya terlalu tinggi. Hal itu disampaikan oleh Arif, salah seorang pegawai PT Sipil Bintuni.

“Kapal Matre yang dimiliki PT Sipil dari Surabaya untuk Bintuni mau tidak mau disinggahkan ke Sorong dulu. Kemudian dari Sorong dipindahkan dan diangkut dengan menggunakan kapal Filder kapal kecil yang bisa support untuk dermaga Bintuni supaya bisa maju,” ujar Arif.

Menurut Arif, pemerintah Bintuni dapat mendukung dermaga konvensional untuk kapal besar masuk agar kapal matre dari Surabaya tidak perlu singgah di Sorong dan langsung singgah di Bintuni. Dengan demikian akan seperti Surabaya-Manokwari, Surabaya-Jayapura, Surabaya-Sorong yang kisaran harga per satu kontainer kurang lebih 14-15 juta.

“Sedangkan untuk harga fret di Bintuni untuk saat ini bisa habis 29 juta, hampir dua kali lipatnya. Karena kami pribadi kena biaya double handling, kami tunaikan di Sorong dulu terminalnya. Itu yang menjadi beban perusahaan untuk membedakan fret walaupun sesama Papua. Bintuni memang di Papua tapi harganya spesial karena faktor tadi,” jelasnya.

Arif menjelaskan faktor double handling terjadi di Sorong meliputi tiga komponen. Yang pertama jasa dermaganya, kedua biaya penumpukannya memang dikelola di terminal yang saat ini adalah PT. Pelindo dan yang ketiga alat-alat dari terminal tersebut seperti: GMCnya, CCnya, dan RSnya. Sehingga menurut Arif penanganannya berada pada proses bongkar-muatnya.

Menurut Arif jika semua proses ini terjadi langsung di Bintuni maka biaya-biaya di Sorong dapat ditekan dengan hitungan kasar 6-7 juta per kontainer. Ia menjelaskan apabila kapal dapat langsung bersandar ke Bintuni tanpa melalui kota Sorong menurutnya akan berdampak penentuan perekonomian di Bintuni menjadi lebih baik. Hal itu karena ongkos kirim yang berbeda sebagaimana diketahui bahwa perbedaan harga barang di beberapa daerah dipengaruhi oleh besaran ongkos kirim.

“Seandainya PT Sipil Bintuni difasilitasi dermaga yang baru untuk di Bintuni setidaknya draf dalam kapal Marjer dan juga kapal-kapal sipil lainnya yang panjangnya kurang lebih 200 m bisa langsung sandar tanpa singgah di Sorong dan dijamin perekonomian di Bintuni akan lebih berkembang. Karena selama ini para pedagang, para distributor itu rata-rata mengambil barangnya dari pelabuhan terdekat, seperti dari Sorong dan Manokwari untuk dijual di Bintuni.”

“Namun kalau faktor utamanya di dermaga maka para pedagang bisa langsung membelanjakan barangnya dari Surabaya langsung ke Bintuni dengan harga yang sama ongkos kirimnya dengan Papua yang lain seperti Jayapura, Sorong dan Manokwari,” terangnya.

Ia mengatakan, para pedagang juga tidak berbelanja ke Sorong atau Manokwari karena selisih harga yang sangat besar. Sehingga lebih baik berbelanja di Surabaya. Jadi tidak harus port tu port tetapi bisa langsung hanya kendala di Bintuni perihalnya dermaga, mau tidak mau kita tetap layani pelanggan kami yang menggunakan kapal Filder atau kapal-kapal kecil yang bisa masuk dermaga bintuni walaupun kena double handling di Sorong setidaknya PT Sipil bisa mendukung para relasi dan para pelanggannya,” ungkapnya. (MW)