pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pembobotan RPP Otsus, DPR PB Agendakan Turun ke Kabupaten/Kota

JAGAPAPUA.COM - DPR Papua Barat (DPR PB) berencana melakukan agenda sosialisasi ke kabupaten maupun kota di Papua Barat secara intensif. Hal itu dilakukan dalam rangka menimba saran dan masukan masyarakat terkait tahap pembobotan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus).

Agenda wakil rakyat ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dari pemerintah daerah dan DPRD di kabupaten/kota se-Papua Barat maupun stakeholder terkait. Hasil sosialisasi tersebut kemudian akan menjadi pokok pikiran bagi DPR Papua Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai satu turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. 

Politisi DPR Papua Barat Abdullah Gazam menyatakan, UU Otsus Jilid 2 telah ditetapkan pada 19 Juli 2021 lalu dan UU Otsus seblumnya akan berakhir pada November 2021 mendatang. Oleh karena itu, DPR Papua Barat terus melakukan sosialiasi ke kabupaten  dan kota untuk mendapat masukan sebagai bagian dari upaya pembobotan RPP menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atas UU Otsus terbaru.  

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa capaian luar biasa dari perjuangan UU Otsus diantaranya adalah peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk Papua, yang sebelumnya 2 persen, kini naik menjadi 2,25 persen. 

Kemudian anggota DPRD jalur pengangkatan sebelumnya hanya berlaku di provinsi, kini anggota DPRK telah diakomodir melalui jalur pengangkatan yang sama juga di Kabupaten/Kota se Papua Barat, maka hal itu harus diatur nantinya.

“Ini sekaligus sebagai solusi terbaik dari ditiadakannya partai politik lokal,” sebut Gazam, Senin (23/8).

Gazam menjelaskan bahwa UU Otsus sebelumnya hanya melahirkan 1 PP, yakni adanya lembaga kultur orang asli Papua (MRP). Namun kini akan ada 7 produk PP yang saat ini masih dalam bentuk rancangan.

Lebih lanjut, menurutnya, dari 7 RPP dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 yang ada membutuhkan peraturan lebih lanjut untuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu, sebelum disahkan menjadi PP, maka penting untuk mendapatkan berbagai gagasan pikiran produktif dari semua pihak yang mencintai tanah Papua. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD RI Bentuk Tim Evaluasi Pemanfaatan Dana Otsus di Papua
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Dorong Kemendagri Segera Lantik Anggota DPR Otsus
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Filep Tolak Dana Otsus Papua Masuk Daftar Efisiensi Anggaran
Senator se-Tanah Papua Sepakat Tolak Efisiensi Anggaran Otsus di Sidang Paripurna DPD RI.
Paripurna DPD RI, Senator se-Papua Tolak Efisiensi Otsus
Senator Filep Wamafma
Filep Wamafma: Efisiensi Otsus Hambat Pembangunan di Papua
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Senator Filep Beri Kritik Soal Pemotongan Dana Otsus

Comments (146)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.730.772

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9547 seconds