MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat harus memastikan masyarakat mendapat pelayanan check up kesehatan sebelum memberikan program vaksin kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak ada penyakit komplikasi yang kemudian dipaksakan untuk divaksin sehingga berdampak kepada keselamatan masyarakat.
“Sesunggunya masyarakat yang akan mengikuti program vaksin dari pemerintah harus dipastikan tidak menderita penyakit lain lalu dipaksakan untuk divaksin,” ungkap Ketua MRP-PB Maxsi Nelson Ahoren kepada Jagapapua.com saat ditemui di Bandara Rendani Manokwari pada Rabu (28/7).
Ahoren menyatakan, program pemerintah Pusat sampai ke daerah akan diikuti oleh masyarakat, tetapi cara pelayanan juga perlu dievaluasi oleh pemerintah melalui dinas Kesehatan di kabupaten/kota se Papua Barat.
Ahoren menegaskan bahwa MRP pada prinsipnya mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Bahkan program vaksin ini sangat digencarkan oleh pemprov, kabupaten, TNI, Polri hingga organisasi partai politik dan tentu saja semuanya di bawah kendali dinas Kesehatan.
“Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan ada unsur paksaan kepada masyarakat untuk mendapat vaksin, sebab masyarakat berhak menolak. Lalu satu lagi dinas Kesehatan memeriksa kesehatan orang yang akan divaksin, apakah ada penyakit tertentu atau tidak. Kalaupun orang yang divaksin itu sehat tanpa ada penyakit tertentu, maka silahkan divaksin. Hal ini dilakukan sehingga jangan kemudian menimbulkan gangguan keamanan karena penolakan vaksin paksa,” kata Ahoren.
Dia menambahkan bahwa kejadian penolakan vaksin ini bukan saja terjadi di Manokwari, melainkan di kabupaten/kota se-Papua Barat. Dengan demikian pemerintah diminta untuk memastikan kesehatan masyarakat dengan baik sebelum divaksin. (WRP)
cialis for sale Borghi L, Meschi T, Amato F, Briganti A, Novarini A, Giannini A Urinary volume, water and recurrences in idiopathic calcium nephrolithiasis a 5 year randomized prospective study
Share This Article