Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM â€“ Pansus Papua DPD RI, Pimpinan Dr. Filep Wamafma hari ini melakukan pertemuan bersama Jaringan Damai Papua (JDP), ELSAM, dan Tabloid Jubi. Pertemuan ini dilakukan untuk kepentingan Pansus melakukan upaya menyelesaikan persoalan Papua yang hingga kini belum terselesaikan.

Pantauan media ini di lantai III Gedung DPD RI pada senin (20/01), pertemuan tersebut dipimpin Ketua Pansus Dr. Filep Wamafma, Wakil Ketua Oktopianus Tebay dan Abdullah Puteh. Pemaparan narasumber, pendalaman, dan dialog antara Pansus Papua DPD RI menyimpulkan beberapa point-point penting untuk dilakukan nanti.

Berikut hasil kesepakatan bersama Pansus Papua DPD RI;

Pansus Papua DPD RI mengapresiasi pemaparan, masukan konstruktif dan sekaligus dukungan bagi Pansus DPD RI untuk bekerja dengan optimal mengupayakan solusi jalan damai bagi persoalan Papua;
Pansus Papua DPD RI sepakat bahwa Otonomi Khusus merupakan solusi jalan tengah bagi penyelesaian persoalan Papua. Pansus Papua DPD RI juga memperhatikan dan mendalami beberapa catatan implementasi Otsus sejak 2001 hingga sekarang, khususnya mengenai beberapa hal, sebagaimana diungkapkan Jaringan Damai Papua, yakni: 1) transisi dan supervisi; 2) inkonsistensi kebijakan dan realisasi Otsus; 3) kewenangan daerah dan kinerja Pemda yang kurang maksimal; 4) hubungan Pusat-Daerah, dan; 5) revisi Otsus Plus dengan menambahkan asas partisipasi dalam penyelesaian persoalan Papua;
Pansus Papua DPD RI sepakat untuk mendorong adanya konsensus nasional melalui upaya dialogis dengan mengedepankan kemanusiaan, untuk menyelesaikan persoalan Papua, khususnya permasalahan HAM, penyelesaian konflik kekerasan dan pemenuhan Hak Ekonomi dan Sosial-Budaya (Ekosob);
Pansus Papua DPD RI akan mendalami lebih jauh dalam Rapat Kerja yang mengundang Panglima TNI/Kapolri dan Kepala BIN berkait dengan peran TNI/Polri yang menurut informasi narasumber RDPU melakukan peran di luar tugas TNI/Polri dan BIN, yakni:
1. TNI/Polri selain menjalankan tugas pengamanan juga mengawasi penyaluran Dana Otsus sampai ke tingkat Kampung;
2. Peran BIN yang kerap memberikan informasi yang distortif dalam hal penyelesaian konflik di Papua padahal laporan BIN ini menjadi acuan bagi arah dan kebijakan Pemerintah.
Pansus Papua DPD RI dalam Rapat Kerja akan meminta Kapolri untuk membebaskan seluruh tahanan warga Papua yang ditahan oleh Polisi terkait dengan permasalahan politik dan konflik keamanan;
Pansus Papua DPD RI akan meminta Kapolri membentuk Tim Investigasi terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang menghambat Penegakan Hukum di Rumbiak
Pansus Papua DPD RI meminta Kapolri untuk menerapkan proses penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam menyikapi permasalahan dan konflik di Papua termasuk konflik Nduga;
Pansus Papua DPD RI akan mendorong Pemerintah menunjuk Penanggung Jawab (Person Incharge) sebagai mediator dan komunikator penyelesaian persoalan Papua dengan mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif serta mendorong dialog Jakarta-Papua;
Pansus Papua DPD RI mendorong penyiapan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua dalam sektor ekonomi strategis seperti penataan dan pengelolaan seluruh Bandara di tanah Papua;
Pansus Papua DPD RI mendukung kebebasan pers di tanah Papua.