Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Perwakilan pendamping desa (PD) di Papua Barat menyampaikan aspirasi kepada Senator Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan dengar pendapat. Pertemuan itu merupakan hal yang penting bagi nasib para pendamping desa di Papua Barat ke depannya.

Salah satu hal yang menjadi persoalan bagi PD adalah berkaitan dengan ucapan dari anggota DPR Republik Indonesia asal Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie saat raker bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigras di Komisi V DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu PD Adolof Fonataba, para pendamping selama ini memiliki kekurangan di daerah selama mendampingi kepala kampung dalam menjalankan program kampung. Namun mereka mengaku merasa tersinggung atas ucapan seorang Jimmy Ijie.

“Sejujurnya kami harus mengadu kepada siapa, sehingga kami datang kepada bapak senator Filep Wamafma selaku anggota DPD RI dari daerah Papua Barat untuk mengadu. Dengan harapan bisa diteruskan apa yang menjadi aspirasi kami agar ada kejelasan bagi kami kedepannya,” ungkap perwakilan pendamping desa saat diskusi bersama senator Filep Wamafma, Selasa (16/3).

Lebih jelasnya, para pendamping mengatakan selama ini jika mereka tidak melakukan pendampingan kepada aparat kampung untuk melaksanakan program desa, maka akan timbul masalah bagi masyarakat di setiap kampung di daerah Papua Barat. Kemudian, jika pendamping dikatakan makmur, ia mengatakan bahwa ucapan tersebut harus berdasarkan data. Para pendamping mengaku mengalami kesulitan finansial di kampung-kampung dengan jarak tempuh di pedalaman, lembah, dan pesisir di Papua Barat.

Disisi lain PD Herold Kirihio mengatakan bahwa para pendamping desa tidak pernah berniat melakukan pendampingan kepada aparat kampung atau desa untuk mendapat keuntungan semata seperti ucapan Jimmye Ijie. Oleh karena itu pendamping di Papua Barat meminta kepada anggota DPR RI Jimmy Ijie untuk menarik pernyataan tersebut.

“Sejujurnya bahwa pendamping desa di Papua Barat kurang lebih 90 persen adalah anak-anak asli Papua. Bahkan kinerja kami sudah teruji dari generasi pertama hingga ke generasi tiga. Lalu kalau ucapan Jimmy Ijie seperti itu, maka kami rasa bahwa beliau tidak menyempatkan diri untuk bertemu kami sehingga tidak memiliki refrensi,” jelas Herold Kirihio, Selasa (16/3).

Menurut Kirihio, PD hanya bekerja dan mengabdi untuk masyarakat dan bangsa. Tanggapan lain juga disampaikan oleh Hanz Bonepay bahwa kesempatan ini mereka bisa berjumpa langsung dengan Filep Wamafma.

Menurut Bonepay, para pendamping desa terkejut mendengarkan ucapan seorang Jimmy Ijie. Menurutnya, informasi tentang pendamping harusnya dikonfirmasi kepada para pendamping. Bonepay mengatakan para pendamping ini terlambat terima gaji, namun mereka tidak tersulut emosi dan masih setia berkerja dengan masyarakat di kampung-kampung.

Lenjutnya, jika para pendamping dikatakan makmur seperti kata Jimmy Ijie, mengapa para pendamping harus mengikuti tes pegawai negeri, caleg dan lain sebagainya. Sedangkan hak yang diterima pendamping tidak sebanding dengan biaya operasional ke kampung-kampung yang tersebar di daerah pedalaman, lembah, dan pesisir di Papua Barat.

Terkait dengan tuduhan Jimmy Ijie tentang dana desa yang dikelola kepala kampung, Bonepay menyatakan bahwa tidak semua kepala kampung di Papua Barat ini memiliki kemampuan untuk melakukan program dan laporan pertanggung jawaban. Namun dengan adanya pendamping desa dapat membantu aparat kampung untuk membuat laporan pertanggungjawaban program desa dan penggunaan dana desa.

“Sejujurnya jangan bandingkan kepala kampung/desa dengan di daerah luar Papua Barat, sebab rata-rata di sana aparat kampung sudah mampu dengan kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan kepala kampung di Papua pada umumnya dan Papua Barat khususnya berbeda, sebab kita tahu bersama latar belakang Pendidikan aparat kampung kita” jelas Bonepay.

Untuk itulah pendamping ini selalu bekerja ekstra untuk membantu aparat kampung, sebab jika membiarkan aparat kampung bekerja sendiri, maka sangat berbahaya bagi mereka dalam menyusun laporkan kinerja. Padahal sejujurnya para pendamping ini terlambat dalam menerima gaji, namun semangat kerja pendamping tinggi untuk hidup bersama masyarakat di kampung-kampung.

“Jadi apa yang disampaikan Jimmy Ijie adalah keliru saat melaporkan kepada Kemendes PDT dan Transmigrasi,” tegas Bonepay.

Tanggapan Senator Filep Wamafma

Senator Filep Wamafma menyampaikan bahwa Jimmy Ijie memiliki hak untuk berpendapat di lembaga DPR RI, karena dilindungi konstitusi sehingga hal itu tidak bisa di intervensi. Di sisi lain apa yang disampaikan lewat DPR RI sudah tercatat dalam dokumen rapat dengar pendapat, sehingga bisa diteruskan oleh kementerian terkait. Sebagai wakil daerah di DPD RI, Filep Wamafma menyarankan untuk aspirasi ini dibuat dalam pernyataan sikap tertulis agar dapat diteruskan kepada kementerian terkait.

Untuk menjawab aspirasi tersebut, Filep Wamafma memberikan masukan dan saran pendapat kepada para pendamping untuk aspirasi secara tertulis agar dipertanggung jawabkan kepada kementerian terkait. Dalam sisi kapasitas tentu berbeda, namun sebagai wakil daerah di Jakarta akan menggunakan kapasitas untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi ini sesuai fakta-fakta yang ada.

Untuk lebih jelasnya, Filep Wamafma menyarankan para pendamping untuk tidak menanggapi berlebihan, namun lebih mempercayakan untuk dicari solusi penyelesaian. Namun Wamafma berpendapat bahwa justru dengan mempersoalkan tentang pendamping desa, maka dapat mengurangi peluang kerja di Papua Barat. Sehingga hal itu akan memicu konflik sosial di daerah.

Bahkan kerja pendamping di Papua merupakan kerja sosial dan tidak mungkin memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, menurut Filep persoalan tersebut perlu dicari solusi penyelesaian untuk mencegah timbulnya persoalan Papua di kemudian hari akibat persmasalahan tersebut. (WRP)