pasang iklan
HEADLINE NEWS

Bupati Maluku Tenggara dan Istri Diduga Tilap Uang Negara

MELANESIA, JAGAPAPUA.COM - Sekumpulan pemuda dan mahasiswa Malra berkumpul memenuhi gedung Kejaksaan Tinggi Kota Ambon. Mereka terhimpun dalam gabungan barisan Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM). Massa aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) segara menangkap Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun dan Istrinya Eva Elia.

Menurut Keterangan disampaikan Kordinator Jumri Rahantoknam, Bupati diduga telah mengarahkan kekuatannya untuk menahan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Istrinya. Proyek tersebut meliputi, Jalan lintas trans Kei besar yang diduga tidak kunjung usai hingga sekarang.

"Saat ini belum juga tuntas pekerjaannya, bahkan terlihat di lapangan proyek tersebut amburadul,“ dilansir dari Maluku News (11/2).

Muhamad Taher Hanubun bersama Eva disinyalir kuat menggelapkan uang proyek fisik di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain dana Proyek tersebut, pasangan suami istri ini juga diduga menggunakan dana Covid-19 sebesar Rp. 59 miliar.

“Akibat tindakan ini masyarakat di Malra terpuruk dengan kondisi ekonomi terutama saat ini situasi masyarakat Malra dan masyarakat Indonesia pada umumnya sedang diterpa Covid-19," ujar Jumri.

Disamping itu, tuntutan massa aksi juga menyinggung penggunaan anggaran APBD tahun 2020 yang diketahui pekerjaannya belum tuntas hingga saat ini. Sedangkan pihak yang mengerjakan menurutnya menggunakan nama orang lain adalah milik ostri bupati.

“Proyek jalan trans Kei itu menggunakan APBD tahun 2020. Pekerjaanya itu dikerjakan oleh istrinya. Perusahaan pakai nama orang lain, tapi ini milik istri bupati,” paparnya.

Dugaan penggelapan dana Covid-19 yang dianggarkan melalui APBN tahun 2020 juga menyeret nama Bupati Malra. Uang negara bernilai Rp. 59 Miliar, 30 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) turut dipajaki oleh Bupati tersebut.

“Ini merupakan suatu tindakan KKN yang harus diusut tegas oleh Kejati Maluku yang ditunjukan bupati dan istrinya. Sehingga, kehadiran kami juga mempertanyakan laporan kami. Karena persoalan ini sudah kami laporkan sebelumnya, Kami harap Kejati segera mengusut tuntas persoalan ini, karena saat ini masyarakat Malra di landa krisis ekonomi akibat tindakan korupsi disana,” Singgung dia.

Sementara itu, demontrasi di depan Gedung Kejati berjalan lancar dan terkendali. Polresta Pulau Ambon mengawal ketat jalannya demonstrasi hingga selesai. Setelah menggelar aksi kelompok yang mengatasnamakan Penyambung Lidah Rakyat Maluku tersebut kemudian membubarkan diri. Hal tersebut setelah pihak Kejati menjelaskan persoalan di depan massa aksi akan menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Semua tuntutan aksi tadi, akan kita sampaikan kepada pimpinan. Soal laporan mereka sebelumnya, tentu kita pelajari dan telaah. Sementara masih berada disposisi,” ucap pihak Kejati Ambon. (RS)

Share This Article

Related Articles

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama Anggota DPD RI dari Dapil Papua menyampaikan konferensi pers soal konflik Papua. Foto: Dok. Istimewa.
DPD RI Minta Ada Road Map Penyelesaian Konflik Papua
Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.716.709

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8336 seconds