pasang iklan
HEADLINE NEWS

SIPD Belum Siap, Papua Kembali Gunakan SIMDA

JAGAPAPUA.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur penggunaan kembali Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada tahun 2021. Hal ini diberlakukan menyusul karena peralihan sistem pengelolaan pemerintahan dan keuangan secara nasional ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum dapat dijalankan.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana SIPD dapat diberlakukan pada tahun 2021. Akan tetapi terdapat permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan SIPD belum dapat dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal di ruang kerjanya.

“Papua satu-satunya provinsi yang mengikuti sistem ini, sampai kita kirim orang ke Jogyakarta bertemu tim IT tetap belum bisa, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta saja angkat tangan, Papua hebat karena kita nyaris menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan program ini,” terang Wagub Klemen Tinal kepada pers pada Kamis (11/2).

Menurut Klemen Tinal, akibat SIPD yang belum siap digunakan, pihaknya mengalami keterlambatan dalam menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terdapat permasalahan berkaitan pada teknologi informasi dalam SIPD.

“Sistem SIPD ini bermasalah berakibatnya kita juga terlambat dalam penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2021,” ujar Klemen Tinal.

Wagub Klemen Tinal menjelaskan beberapa informasi yang diatur di dalam SIPD antara lain informasi Pembangunan daerah (e-planning), Informasi Keuangan Daerah (e- budgeting) dan informasi pemerintah daerah lainnya seperti e-LPPD, e-EPPD, e-perda dan lain sebagainya. Ia menerangkan bahwa dalam hal ini, Pemprov Papua mengikuti kesiapan dari pemerintah pusat terkait pemberlakuan sistem tersebut secara nasional.

“Bukan kita yang tidak siap, tetapi Negara belum bisa dengan sistem ini,” terangnya.

SIPD merupakan suatu sistem informasi yang diupayakan oleh Kemendagri dan memuat sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Peralihan sistem pengelolaan pemerintahan dan keuangan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih baik ke depannya.

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (3092)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.733.943

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9829 seconds