pasang iklan
HEADLINE NEWS

Senator Ayus Ungkap Tiga Pasal perubahan UU Otsus

JAGAPAPUA.COM - Tepat pada tanggal 21 November 2001 ditandai diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan diundangkan menjadi UU No. 21/2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua (UU Otsus). Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Pasal 1 b). Undang-Undang ini merupakan kompromi politik yang sangat penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi di Papua termasuk persoalan politik.

Keberadaan UU Otsus khususnya Dana Otsus ini akan segera berakhir pada November 2021 ini dan DPD RI telah menerima Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka mempersiapkan kebijakan untuk memperpanjangkan Dana Otsus.

Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Senator Ayus (22/1). Selanjutnya, Senator Ayus yang merupakan Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI dan juga Anggota Komite I DPD RI ini menjelaskan bahwa Draft Perubahan Kedua UU Otsus ini memuat tiga Pasal perubahan yakni: 1) berkaitan dengan subtansi perubahan Pasal 1 huruf a mengenai pengertian Provinsi Papua, Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan sebagainya; 2) perubahan ketentuan Pasal 34 yang memuat tentang: sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota, sumber-sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota, Dana Perimbangan, Jangka waktu keberlakuan, Perdasus, Pengawasan, Pembinaan, dan pengelolaan penerimaan; dan 3) perubahan Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi Papua.

Sebagai representasi Daerah tentunya DPD RI berkepentingan memberikan yang terbaik dalam rangka pembahasan perubahan RUU Otsus tersebut. DPD RI menekankan bahwa dalam pembahasan tersebut, keterlibatan masyarakat sangatlah penting khususnya Masyarakat Adat dan Majelis Rakyat Papua.(*)

Share This Article

Related Articles

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Senator Filep Ungkap Sebab Ajukan Interupsi Saat Paripurna DPD RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. [Foto: Dok DPR RI]
Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Evaluasi DOB Papua
Senator Filep Wamafma bersama Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sudjana di Markas Polda Sulawesi Selatan. [Foto: Dok. JP]
Jumpa Kapolda Sulsel, Filep: Tolong Lindungi Mahasiswa Papua
Senator Papua Barat, Filep Wamafma.
Filep Apresiasi Mahfud MD Terima Kehadiran Masyarakat Papua Barat
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY.
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY
Gedung DPR RI. [Foto: era.id]
Ini Sosok Anggota DPR Dapil Papua Barat Pengganti Alm Jimmy Ijie

Comments (142)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.733.166

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8082 seconds