pasang iklan

Anggota DPR Papua Barat Minta Revisi Otsus Secara Total

JAGAPAPUA.COM -  Usai pertemuan antara DPR Otsus bersama tokoh adat dan Parlemen Jalanan (Parjal) yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan DPR Otsus.  Wakil Ketua Fraksi Otsus Dominggus Urbon menanggapi bahwa setiap warga negara, termasuk rakyat Papua mempunyai hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya.

“Jadi begini cara pandang Jakarta dan cara pandang Papua berbeda tentang aspirasi rakyat Papua selama ini. Itu artinya bahwa perbedaan itu hal yang wajar namun perbedaan itu harus kita dialogkan” ucap Urbon, Rabu (19/1).

Menurut Urbon, semestinya negara tidak boleh sewenang-wenang memaksakan diri tanpa mendengar aspirasi Orang Asli Papua. Sebaliknya orang Papua tidak bisa sewenang-wenang menolak otsus karena kesepatan yang telah dilakukan dahulunya.

Dalam fakta wacana penolakan otsus selama ini, kata dia, ada sebagian warga menolak otsus tetapi ada pula yang menerima otsus berlanjut dengan catatan. Jadi, ada perbedaan pendapat rakyat Papua, misalnya ada warga Papua minta tolak otsus, juga ada yang minta otsus di perpanjang tetapi harus memenuhi poin-poin tertentu.

Dengan demikian Urbon menyarankan agar otsus yang akan direvisi tidak terbatas pada pasal tertentu namun revisi menyeluruh agar diketahui secara luas oleh rakyat Papua.

“Artinya bahwa revisi otsus menyeluruh agar bisa memuaskan kelompok yang menolak tetapi juga kelompok yang menerima. Jadi perbedaan pendapat harus dibangun dengan kesamaan” kata Urbon.

Urbon juga menyebut bahwa otsus merupakan solusi dan merupakan anugerah Tuhan untuk membangun nasionalisme orang asli Papua didalam NKRI, termasuk membangun proses demokrasi orang asli Papua.

Lanjutnya, otsus sebetulnya juga membahas tentang keadilan bagi OAP dalam penegakan hukum. Maka Urbon berharap semua pihak melihat otsus tidak secara parsial, tetapi memandangnya seperti pintu atau jalan untuk melakukan reformasi dan restorasi untuk membangun rakyat Papua.

“jadi kalau kita mau restorasi maka setiap regulasi yang dilakukan di tanah Papua jangan sepihak oleh Jakarta, namun harus ada regulasi yang independen didalam pemerintahan tanah Papua sesuai tujuh wilayah adat” tegas dia. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Comments (2)

  • Crjpri

    buy ivermectin 3mg - ivermectin online cost of ivermectin pill

  • Xjuplk

    online prescription for cialis - northwestpharmacy cialis pills online india

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery