pasang iklan
HEADLINE NEWS

Apakah Kewenangan Otsus Diambil Kembali? Ini Pendapat Paskalis

Sadar atau tidak, pemerintah pusat sudah menarik kembali kewenangan Otonomi Khusus Papua. Hal ini terlihat dalam RUU Perubahan Otsus yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI.

Dalam ketentuan pasal 76 RUU Perubahan yang diusulkan pemerintah tertera dua ayat tambahan sebagai kewenangan pemerintah pusat untuk dilakukan pemekaran provinsi.

Dua ayat tambahan dimaksud berbunyi sebagai berikut :

1. Ayat (2) pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang.

2. Ayat (3) Pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

Padahal dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua diatur kewenangan pemerintah pusat hanya pada 5 (lima) bidang, yaitu bidang politik luar negeri, bidang pertahanan keamanan, fiskal dan moneter, agama dan peradilan. Selain lima bidang tersebut seluruhnya diserahkan kepada daerah (baca : pasal 4 ayat (1) UU No. 21/2001 ).

Dengan masuknya kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemekaran daerah provinsi ini, maka pemerintah pusat telah menarik kembali kewenangan Otonomi khusus yang dilimpahkan melalui UU No 21 tahun 2001. Sikap pemerintah pusat menunjukan sebuah arogansi kekuasaan dan dengan sewenang-wenang menabrak norma hukum dan etika pemerintahan.

Dikatakan menabrak norma hukum karena sudah melanggar pasal 4 ayat (1) UU Otsus dimana tidak ada sama sekali dapat merujuk wewenang pemerintah pusat dalam hal urusan pemekaran daerah kecuali lima bidang sebagaimana tersebut diatas.

Selain menabrak pasal 4 ayat (1), Pemerintah pusat juga melanggar ketentuan pasal 77 UU Otsus, bahwa usul perubahan atas  undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR RI atau pemerintah.

Namun demikian, Pemerintah pusat sengaja melanggar semua ketentuan dan norma hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga Otonomi Khusus Papua sudah tidak ada lagi kewenangan khusus sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks desentralisasi asimetris.

Karena itu secara sadar status Otonomi Khusus Papua telah dicabut sepihak oleh pemerintah pusat. Posisi status Papua sekarang tidak lagi disebut otonomi khusus melainkan disebut otonomi biasa sebagaimana diatur dalam undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Secara de jure, pemerintah pusat sudah menarik kembali status Otonomi Khusus Papua, maka secara de fakto rakyat Papua sudah harus mengambil sikap. Sikap yang harus diambil rakyat ada dua cara :

1.Seluruh rakyat papua desak DPRP dan MRP untuk secara simbolik mengembalikan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua kepada DPR RI dan Pemerintah pusat.

2.Desak Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP untuk segera menyusun RUU perubahan Otsus versi daerah diajukan ke DPR RI sebagai usulan sandingan terhadap usulan RUU usulan pemerintah.

3. Mungkin langkah ketiga bisa ditempuh upaya hukum judicial review ke MK khusus pasal 76 yang kontroversial itu.

(Opini ini ditulis oleh Paskalis Kossay, S.Pd., M.M, politisi Indonesia asal Papua. Ia merupakan Anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Golkar)

Share This Article

Related Articles

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD RI Bentuk Tim Evaluasi Pemanfaatan Dana Otsus di Papua
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Dorong Kemendagri Segera Lantik Anggota DPR Otsus
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Filep Tolak Dana Otsus Papua Masuk Daftar Efisiensi Anggaran
Senator se-Tanah Papua Sepakat Tolak Efisiensi Anggaran Otsus di Sidang Paripurna DPD RI.
Paripurna DPD RI, Senator se-Papua Tolak Efisiensi Otsus
Senator Filep Wamafma
Filep Wamafma: Efisiensi Otsus Hambat Pembangunan di Papua
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Senator Filep Beri Kritik Soal Pemotongan Dana Otsus

Comments (5)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.732.862

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8180 seconds