Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - 8 Januari, Suarapapua.com menghimpun data bahwa terdapat sejumlah warga yang dijemput paksa oleh aparat di beberapa kampung di Biak dan Supiori tanpa surat penangkapan sejak tanggal 4-7 Januari 2021. mereka adalah (3) pendeta yang diperiksa pihak Polsek Warsa Biak Utara, satu (1) aparat kampung atau kepala desa dan lima (5) masyarakat sipil yang ditangkap dan dibawa ke Polres Sorndiweri, Supiori.

Penangkapan tersebut disebabkan karena mereka menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) dan dianggap mendukung Deklarasi Pemerintahan dari ULMWP. Mereka yang ditangkap diminta untuk membuat pernyataan yang mendukung kelanjutan Otsus Papua.

Senator Papua Barat angkat bicara terkait penangkapan tersebut. Menurutnya, dalam konteks hukum acara pidana, sudah menjadi kewajiban polisi untuk memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat di Ia akan diperiksa (Pasal 18 ayat 1 KUHAP).

Tidak cukup di situ katanya, Pasal 18 ayat (3) KUHAP juga menyebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

“Memang Polisi boleh melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, namun dalam hal tertangkap tangan. Apakah mereka yang ditangkap di Biak dan Supiori itu tertangkap tangan? Alasan penolakan Otsus dan mendukung Deklarasi Pemerintahan dari ULMWP harus dapat dibuktikan terkait tertangkap tangannya itu.” Jelas Filep Wamafma kepada awak media.

“Maka dapat dikatakan bahwa penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas, dan/atau surat perintah penangkapan, dan tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga tersangka adalah tidak sah dan dapat di-praperadilan-kan.” Tambahnya lagi.

Ia juga membaca dari sisi demokrasi, bahwa penolakan terhadap Otsus sesungguhnya merupakan bagian dari aspirasi HAM, kata senator Wamafma.

Bila kita menyimak sejarah HAM, maka yang diperjuangkan adalah kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh UU. Konstitusi sudah menjamin hak asasi setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 berjalan beriringan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Menurutnya, penangkapan terhadap orang-orang yang berpandangan kontra terkait kelanjutan Otsus, merupakan pembungkaman demokrasi, dan sekaligus mengkhianati demokrasi konstitusional. Seharusnya negara memiliki kewajiban generik terkait HAM, yaitu menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfil).

Di luar konstitusi, secara hukum internasional disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Semua regulasi tersebut tidak diterapkan di ruang kosong, melainkan diterapkan dalam seluruh bangunan kebangsaan Indonesia. Pembungkaman melalui penangkapan tanpa prosedur merupakan bagian dari pembunuhan kebebasan berpendapat dari Orang Papua.

Secara filosofis, UNESCO menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sangat penting dalam demokrasi karena (1) merupakan cara untuk menjamin pemenuhan diri dan potensi manusia, (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan, (3) agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, (4) memungkinkan semua lapisan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan kemampuan beradaptasi. Landasan filosofis ini mengharuskan adanya tanggapan yang positif terhadap pandangan yang berbeda terkait kelanjutan Otsus. Pandangan positif itu seharusnya mengedepankan aspek dialogis dan bukan represif.

Dalam pemikiran yang sama, Pasal 45 UU Otsus secara definitif menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Nyawa dari UU Otsus ialah pelibatan sebanyak mungkin Orang Papua beserta HAM yang melekat pada dirinya untuk membangun negerinya sendiri. Hal inilah yang seharusnya dihormati negara.

Share This Article

Komite III DPD RI Beri 4 Catatan Soal MBG pada RUU APBN 2026

Sep 04, 2025 03:00 pm
0 comments

Bupati Manokwari, Hermus Indou. [Foto: Dinkes Manokwari]

Hermus Indou: Pendidikan Gratis Akan Diberlakukan di Manokwari

Apr 11, 2025 11:00 am
3 comments

Pendukung Anisto-Joko di Bintuni Semarakkan Kampanye Perdana

Nov 16, 2024 11:00 am
46 comments

Masyarakat Kampung Susweni Targetkan 90 Persen Menangkan DOAMU

Warga Kampung Susweni Targetkan 90% Menangkan DOAMU

Oct 25, 2024 12:00 pm
1 comments

JWW Ikuti Debat Publik Pertama Pilgub Papua Tengah

Cawagub Wafat, JWW Ikuti Debat Publik Pilgub Papua Tengah

Oct 21, 2024 10:00 am
1 comments

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia Rilis Hasil Survei Pilkada Nabire

Aug 07, 2024 10:00 am
0 comments

Comments (3)

Idutie May 05, 2021 01:52 am

ivermectin 0.5 lotion india - ivermectin 0.5% lotion ivermectin 3mg pill
Fgotta Jun 09, 2021 03:38 am

how can i get cheap cialis - canadapharmacyonline cialis 20mg price uk
upsendy Sep 18, 2024 02:07 am

Epidemiologic studies rely on medical examiner ME assessment of poisoning related fatality PRF, while clinical studies typically depend on medical toxicologist MT assessment can priligy cure pe In Denmark as in other countries, cefuroxime is occasio