pasang iklan
HEADLINE NEWS

Filep Wamafma: Hak Kesulungan OAP Harus Menjadi Prioritas

JAWA BARAT, JAGAPAPUA.COM - Kita Bersatu, Kita Kuat dan Kita Membangun (Kobe Oser, Kosambrau ma Kobawes) demikian filosofi anak asli Papua secara khusus adat suku asli Biak yang disampaikan dalam agenda Nasional Pra Kongres Sunda dengan tema ‘Refleksi Kebangsan Akhir Tahun 2020, Merajut Komitmen Berkearifan Budaya Daerah Untuk Kebaikan Bangka Dalam Bingkai NKRI’ di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Minggu, 27 Desember 2020 kala itu. 

Filosofi tersebut diutarakan anggota DPD Republik Indonesia asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum ketika menyampaikan pandangan tentang situasi masyarakat adat asli Papua. Tak hanya hadir memberikan pokok pikiran tentang situasi tanah adat, ia juga sekaligus mempromosikan budaya Papua diantara ratusan peserta kongres Sunda tersebut.

Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma juga menyinggung terkait banyaknya investasi di tanah masyarakat adat Papua yang harusnya dihargai secara adil. Menghargai adat menurutnya juga bermakna tidak merusak seisi lingkungan alam Papua.

Menurut putra asli Biak Papua ini, bahwa alam Papua adalah ibu kandung masyarakat dan merupakan warisan dari anak negeri Orang asli Papua (OAP). Karena itu, pendekatan adat dan budaya sudah selayaknya menjadi jalan tengah dalam membangun di Papua.

Negara selayaknya hadir ditengah masyarakat adat Papua untuk memberikan nilai penghormatan terhadap adat istiadat di tanah Papua sebagai skala prioritas utama.

“Suku minoritas harusnya mendapat keutungan dalam segala bidang sesuai kebijakan daerah yang memiliki kekhususan, tetapi faktanya lebih mendapat kerugian dari untungnya” ungkap Wamafma.

Kata dia, kenapa Papua bergejolak sampai hari ini, sejujurnya bahwa hampir semua suku bangsa ada di tanah Papua, tetapi hanya sebagian kecil suku Nusantara yang menghargai masyarakat adat di bumi Cenderawaih Papua itu.

“Jadi hak kesulungan masyarakat asli Papua diambil, maka disitulah terjadi perselisian dan akhirnya terjadi konflik sosial lokal. Artinya bahwa 70 persen hak kesulungan OAP diambil dan hanya 30 persen hak itu yang dimiliki oleh OAP” tegas Wamafma.

Filep Wamafma memberikan contoh, kepala daerah tingkat Bupati, legislatif, pemerintahan di tanah Papua masih dikuasai oleh suku Nusantara tertentu. Akhirnya berdampak pada kondisi politik sosial lokal yang timbul di antara sesama anak bangsa.

Salah satu hal yang menjadi apresiasi dan sesuai pemantauan senator sejauh ini menyimpulkan bahwa di Papua Barat hanya suku Sunda-lah yang jarang bersaing dalam hak kesulungan OAP di Papua Barat.

“Semoga pokok pikiran saya dapat memberikan masukan dan referensi untuk pelaksanaan pra kongres pada hari ini. Akhirnya saya aturkan terima kasih dengan tidak lupa pada moto ‘mari kita Bersatu, kuat dan membangun” tambah Wamafma. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Setneg.
Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir
Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]
Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset
Ilustrasi tambang emas. [Foto: ist]
Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.693.049

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7916 seconds