pasang iklan

Bantuan Sembako Papua dan Papua Barat Gunakan Mekanisme Khusus

JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan akan menggunakan mekanisme khusus agar bantuan sembako segera diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (21/10) setelah selesai menggelar rapat tingkat menteri untuk membahas percepatan dan optimalisasi penyaluran program sembako di kedua provinsi tersebut.

Pemerintah mengambil mekanisme khusus untuk mempercepat penyaluran dan memastikan sembako di Papua dan Papua Barat agar segera dapat disalurkan. Menurutnya, kebijakan dan mekanisme khusus untuk penyaluran bantuan sembako di kedua provinsi ini diperlukan mengingat karakteristiknya memang berbeda dengan provinsi yang lain.

“Dua provinsi ini memang memiliki karakteristik yang khusus, beda dengan Kabupaten/Kota yang lain. Karena itu, harus ada kebijakan yang sifatnya diskresional dalam penyaluran program sembako di dua provinsi ini,” katanya.

Menurutnya, hanya terdapat beberapa kabupaten/kota yang dapat disalurkan dengan cara seperti biasanya: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua. Sedangkan terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari selatan, dan Kota Sorong. Selain kabupaten/kota itu, penyaluran bantuan harus diantarkan langsung kepada KPM. Adapun mekanisme pemberian sembako merupakan tanggung jawab dari PT POS.

 “Dari rapat koordinasi tadi telah ada kesepakatan bahwa, dalam waktu yang tidak lama pembagian sembako kepada KMP yang belum mendapatkan ini (sembako) akan segera dilakukan,” kata Muhadjir.

Untuk merealisasikan hasil rapat tersebut, Menteri Muhadjir akan segera melakukan teleconference dengan bupati dan walikota juga untuk segera melakukan validasi dan pemutakhiran data para KPM. Menko PMK akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Sedangkan untuk penyalurannya akan didukung dengan pengamanan dari unsur TNI maupun Polri terutama pada daerah-daerah yang rawan ancaman keamanan.

“Nanti akan kita tangani secara secara khusus, dipercepat dan dilakukan secara simultan dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing. Kemudian untuk penyaluran nanti, untuk wilayah-wilayah yang rawan, itu akan di-back up atau diperkuat dengan pengawalan oleh pihak aparat keamanan baik oleh Polri maupun maupun TNI,” tutur Muhadjir. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery