Pokok Pikiran Revisi Otsus Disampaikan Pemprov PB ke For Papua

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Selasa, 22 September 2020 telah dilangsungkan pertemuan antara FOR Papua MPR RI dan Gubernur Papua Barat di Kantor Penghubung Papua Barat, Jl. Cidurian, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas pokok-pokok fikiran terkait revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa kelanjutan dana otsus perlu mendapat payung hukum. Hal itu penting guna menjaga terlaksananya pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat. Namun, gubernur menyampaikan bahwa pemerintah tetap memperhatikan dinamika dan aspirasi rakyat Papua yang sedang berkembang saat ini.

Menurutnya, dalam revisi otsus kali ini, semua aspek harus dibahas secara mendetail, termasuk mekanisme Penyaluran dana otsus dengan memperhatikan kewenangan Provinsi yang diberikan dana otsus.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat seharusnya memperhatikan UU otsus yang bersifat lex spesialis, karena seringkali menurutnya, UU otsus justru dikesampingkan. Tak hanya itu, gubernur juga menyinggung terkait sistem informasi dana otsus yang selama ini masih menjadi kendala meski gubernur tak menampik bahwa dana otsus juga telah memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sejalan dengan gubernur, ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor menyampaikan hal yang senada. Ia menyebut bahwa rencana Revisi UU otsus pada pasal pendanaan telah menuai tanggapan masif dari masyarakat. Rakyat menuntut merdeka karena merasa bahwa otsus belum memberikan rasa keadilan, belum memberdayakan dan belum memberikan penghormatan terhadap Hak-hak dasar masyarakat Papua terutama efek dari aktifitas investasi. Karena itu, Orgenes juga menekankan bahwa revisi UU otsus harus menitikberatkan pada kewenangan daerah yang selama ini masih terabaikan.

Selain itu, Yorrys Raweyai ketua FOR Papua MPR RI dalam pertemuan tersebut menekankan revisi UU otsus seharusnya mengacu pada hasil-hasil riset dan aspirasi dari Pemerintah daerah, DPRP/MPRP, serta tokoh agama dan tokoh adat. Menurutnya, tidak akan ada pembangunan yang sepenuhnya berhasil dilakukan apabila akar persoalan mendasar tidak diselesaikan. Persoalan yang Yorrys sebut diantaranya persoalan HAM. Oleh karena itu, menurut Yorrys penguatan KOMNAS HAM RI dan Peradilan HAM perlu dilakukan sehingga penegakan hukum di bidang HAM dapat ditegakkan. Ia meminta agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) perlu di tetapkan segera oleh Pemerintah. Terkait dengan evaluasi otsus, Yorrys berharap adanya pemahaman yang objektif ditengah masyarakat terhadap pembangunan di Papua yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. For Papua menyarakan pentingnya edukasi oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Papua sehingga tidak ada asumsi yang membabi buta yang menyebut otsus gagal secara total. Jika selama ini kendala yang ditemui terkait kewenangan, ketua For Papua menyarankan agar pemerintah daerah menyusun Perdasus/perdasi sebagai konsekuensi terhadap amanat UU otsus. For Papua juga berkomitmen akan melakukan kanalisasi terkait sejumlah persoalan di tanah Papua. (KR)

Share This Article

Related Articles

Comments (1068)