Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

PAPUA BARAT, JAGAPAPUA.COM - Impian menghadirkan Kereta Api melintas di Papua Barat semakin nampak, proyek raksasa itu berpotensi digarap sesudah Gubernur Dominggus Mandacan memperoleh angin segar dari Pengembang Bisnis Development PT Sari Nur Surya Utama.

Didalam perencanaan mega proyek tersebut, Dominggus Mandacan dihadiahi sebuah peluang Pembangunan model transportasi Kereta Api, tanpa harus mengorek sepersen pun anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itulah yang diutrakan Rio Chandranegara seusai menggelar pertemuan cooperation dengan Dominggus Mandacan dan bersama beberapa petinggi SKPD terkait, Jumat (19/6/20).

Selain dari itu, Rio juga menyakinkan, bahwa Pembangunan Kereta Api di Provinsi Papua Barat, bukan hanya satu investor saja yang menyokong terlaksannya mega Proyek tersebut. Akan tetapi ada sejumlah pemodal atau Investor Indonesia menawarkan pembiayaan untuk pembangunan proyek perkeretaapian di wilayah Papua Barat.

Lumbung anggaran Menurut Rio, telah tersedia di Indonesia, dililit dengan sistem model Yayasan, pembiayaan pembangunan akan memakai konsep Build Operate dan Transfer sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, Lanjut kata Rio, Selepas usai mengerjakan, aset tersebut akan dilimpahkan pada Pemerintah.

Proyek kereta api di Papua Barat ini akan dimulai di Kota Sorong hingga Manokwari dengan panjang sekitar 500 kilometer. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp38 triliun termasuk pembebasan lahan dan pembangunan stasiun kereta api.

Tentu Perkataan Rio ini sejalan harapan dan keinginan besar Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2016 Pemerintah pusat merencanakan mempercepat persiapan proyek kereta api di Provinsi Papua Barat. Bahkan presiden Joko Widodo berkehendak agar peletakan groundbreaking proyek tersebut dapat terlaksana pada Juli 2016 di Kota Sorong.

Sumber dana untuk mewujudkan proyek Kereta Api, Pemerintah pusat menyebutkan kala itu, bahwa anggaran Pembangunan proyek akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui melalui sumber anggaran APBN.

Pembebasan Lahan di Tengah Rencana Pembangunan Proyek Kereta Api

Berdasarkan data yang dihimpun JagaPapua.com, Pembebasan lahan di wilayah adat Provinsi Papua Barat masih menuai serangkaian persoalan, salah satunya tarik menarik harga antara masyarakat dengan pemerintah yang hingga saat ini belum bisa diputuskan.

Hal ini juga yang turut menjadi pangkal persoalan kian mempengaruhi keputusan Pemerinta Daerah dalam mengeksekusi pembebasan lahan, sebab sejauh ini belum ada penetapan harga yang jelas atas lahan itu. Sehingga disinyalir pembebasan lahan belum bisa dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Daerah.

Apalagi, takaran keadilan bagi pemilik tanah dengan pihak yang hendak membebaskan lahan jelas acapkali berbeda. Akhirnya, kegagalan dalam proses negosiasi soal ganti kerugian inilah yang sering tidak berbuah manis.

Artinya bahwa lahan yang dilepaskan itu tidak hanya mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata akan tetapi juga menyangkut masalah kultural dan psikologis.

Bahkan didalamnya juga turut terkadung aspek Kemanusaian. Tentu ini diduga ada tarikannya dengan belum dikeluarkanya rekomendasi oleh Bupati Sorong. Padahal diketahui dari 13 Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, hanya tinggal Bupati Sorong saja yang belum memberikan keputusan tersebut. (RS)