pasang iklan
HEADLINE NEWS

Amerika Sebut Diri Pembela HAM, Rasialisme Ternyata Masih Tumbuh

Ketika PBB menetapkan 21 Maret 1966 (52 tahun lalu) sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia, pasti tak terbayang dalam benak mereka bakal muncul tokoh-tokoh macam Trump, Le Pen, Wilder, Salvani, atau yang terbaru, Seehofer.

Mungkin yang diimpikan mereka adalah suatu "Bumi Manusia" di mana "Anak Semua Bangsa" (seperti judul buku Pramudya A Toer) bisa hidup damai berdampingan.

Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Internasional 21 Maret mengacu pada peristiwa kerusuhan rasial di Sharpeville, Afrika Selatan, 21 Maret 1960, yang mengakibatkan 69 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Sudah lebih setengah abad momentum itu berlalu. Tapi praktik diskriminasi rasial masih terus berlanjut di berbagai pelosok dunia, dari yang terselubung hingga terang-terangan, dari skala kecil hingga skala "terstruktur, sistematis, dan massif", seperti istilah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berlangsung bukan saja di negara-negara "Dunia Ketiga" (ini sebenarnya istilah usang pasca Perang Dunia 2), tapi juga di Eropa, jantung peradaban modern yang disebut "civilized"; juga berlangsung di Amerika, negara kampiun demokrasi dan pembela HAM.

Sebenarnya tanda-tanda kebangkitan kembali rasialisme, khususnya di Amerika, sudah bisa dilacak sejak terbitnya buku Samuel Huntington, WHO ARE WE?: The Challenges to America"s National Identity (2004). Buku Huntington itu seakan menjadi pembenar bagi tindakan dan ucapan-ucapan Trump sejak berkuasa.

Praktik rasialisme kini malah semakin subur ketika dia menyatu ke dalam fenomena populisme kanan yang tengah menguat di Amerika era Trump, dan terutama di beberapa negara Eropa saat ini. Ada Le Pen (Prancis), Geert Wilder (Belanda), Matteo Salvini (Italia), atau yang terbaru, Host Seehofer (Jerman).

Sebagian besar pemimpin penganut populisme kanan Eropa inilah yang berkumpul di Koblenz, Jerman pada Januari 2017. Di sana mereka mengukuhkan populisme yang rasialis itu. Maka Pertemuan Koblenz dinilai sebagai upaya mewujudkan "Fasisme Baru"!

Makna populisme yang dipahami sejak lama, kini sudah berubah dengan pengertian yang lain. Dia tidak lagi didambakan, malah berbalik menjadi monster yang menakutkan.

Lebih-lebih ketika populisme berlabel "kanan" itu kemudian menghadirkan fenomena lainnya: "politik identitas", yang muncul juga di Indonesia beberapa waktu terakhir.

(Namun dengan catatan fenomena politik identitas di sini tidak semata antara Islam-nonIslam, tapi lebih pada hasil pertarungan oligarki ekonomi-politik).

Memang faktor banjir imigran besar-besaran ke Eropa dan Amerika menjadi salah satu pemicu. Tapi bukankah ini fenomena sejarah yang berulang?

Dulu semboyan "three G" atau "3 G" (God, Gold, and Glory) memicu bangsa2 kulit putih Eropa menjarah benua Amerika, Afrika, dan Asia, melahirkan imperialisme dan kolonialisme.

Sejarah berulang, tapi kebalikannya! 

Kini giliran gelombang migran warga bekas koloni kulit putih dari Afrika dan Asia, terutama Timur Tengah berbondong-bondong menyerbu Amerika dan daratan Eropa. Dan kini orang mulai bicara tentang fenomena "Afrikanisasi" atau "Asianisasi Eropa", seperti halnya "Hispaniksasi Amerika ".

Maka untuk membendung fenomena sejarah yang berulang ini, di Eropa muncul orang macam Le Pen atau Wilder yang antimigran, anti Islam, anti kulit berwarna.

"Populisme kanan berbalut rasialisme itu tengah memunculkan fasisme baru!

Lalu di Amerika, Trump yang paranoid, membayangkan diri macam para Kaisar China, ingin membangun tembok besar, The Trump Wall, untuk membendung arus masuk migran dari Selatan.

Trump tentu tidak lupa, dia juga adalah anak keturunan migran Jerman-Irlandia, yang para leluhurnya di masa lalu menyerbu dan menguasai benua Amerika sambil memusnahkan penduduk aslinya.

Jadi siapa sesungguhnya yang migran?!

Maka setelah membaca buku Samuel Huntington, WHO ARE WE? perlu (dan harus) dibaca juga buku Gregory Feldman, WE ARE ALL MIGRANTS!

(Ditulis oleh Manuel Kaisiepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong. tulisan ini telah terbit sebelumnya pada pepnews.com tahun 2019)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2936/kazoku-kokka-negara-integralistik

Share This Article

Related Articles

50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari. [Foto: Dok. STIH]
Refleksi Kemajuan Pendidikan di 50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari
Sidang Dewan HAM PBB. [Foto: ist]
Menlu RI Retno Marsudi Walkout di Sidang PBB, Etis Atau Tidak?
Gambar ilustrasi Pemilu (Foto; ist)
Wujudkan Pemilu Bersih, KPU dan Bawaslu Perlu Tegakkan Integritas
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem. [Foto: ist]
Pemekaran Provinsi di Papua Berpotensi Pelanggaran HAM
Ambassador Freddy Numberi, Founder Numberi Center. [Foto: Dok Freddy Numberi]
Freddy Numberi Menyoal Transformasi Politik Identitas NKRI 2024
Panel Surya. [Foto: ist]
Transisi Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan Mutlak Dibutuhkan

Comments (1841)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.723.920

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.4461 seconds