pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pilkada Masa Pandemi, Filep: Pusat Jangan Tambah Beban Daerah

MANOKWARI JAGAPAPUA.COM - Pemerintah Pusat terkesan mengintervensi pemerintah daerah di tanah Papua dimasa pandemi Covid-19. Terutama menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak yang akan digielar beberapa waktu kedepan.

Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum menanggapi aspirasi pasca pertemuan dengan komisioner KPU Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/5).

Menurut Filep, saat ini KPU Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI telah menyepakati pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2020.

Di kesempatan tersebut, pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa tahapan pilkada ditengah pandemi Covid-19, yang akan dimulai pada 15 Juni 2020 dengan sistem daring dan mengacu pada protokol kesehatan.

Kaitan dengan pilkada serentak nantinya, Filep mengatakan jangan sampai kemudian ditengah pandemi anggaran Pilkada justru dibebankan kepada pemerintah daerah.

Terutama kata dia, menyangkut logistik yang tentu saja akan bertambah, salah satunya tentang APD (alat pelindung diri) bagi penyelenggara ditingkat KPU sampai ke penyelenggara ditingkat distrik, dan kampung.

Filep pertanyakan, apakah KPU RI dan Mendagri yang menyediakan logistik berupa APD ataukah dibebankan kepada daerah penyelenggara. 

Lanjut Filep, sosialisasi tahapan pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini akan dilaksanakan dengan sistem daring. Namun jaringan internet sudah bisa dipastikan memuluskan tahapan pilkada atau tidak.

"Kalau sosialisasi tahapan pilkada dengan daring, di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa dimungkinkan, tetapi kalau khusus di Papua akan kesulitan bagi penyelenggara, sebab faktor jaringan internet sangat sulit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di perkampungan" ungkap Filep Wamafma.

Di samping itu, penyelenggara akan berhadapan dengan masyarakat sebagai objek utama dalam pesta politik tersebut, sehingga menurutnya kebijakan pemerintah Pusat jangan sampai membuat masyarakat dan penyelenggara konflik.

Sebagai mitra kerja dari Komite I DPD RI, Filep menambahkan, persoalan ini akan ditindaklanjuti kepada Mendagari dan KPU, sehingga diperlukan kejelasan aturan agar tidak menambah beban penyelenggara di daerah terutama Papua dan Papua Barat. (WRP)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2920/wamafma-prinsip-visibilitas-dalam-pemilu-wajib-dikedepankan

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.703.307

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.2656 seconds