Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Ada gagasan besar yang diusulkan oleh Prof Bambang dari UGM dalam Diskusi Refleksi Pembangunan Papua yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI (14/5) kemarin.

Prof. Bambang mengusulkan perlunya re-instrumentasi dalam membangun Papua. Karena itu Prof Bambang mengatakan UGM telah merekomendasikan kepada Presiden Jokowi supaya dibentuk sebuah Lembaga setingkat Menteri yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

Usulan Prof Bambang ini saya menilai sangat tepat, sebab Papua saat ini membutuhkan langkah besar dan strategis. Oleh karena itu kalau Jokowi ingin membangun dengan tulus harus ditempuh beberapa langkah konkrit :

Segera dilakukan rekonsiliasi menyeluruh. Melibatkan seluruh komponen tokoh orang Papua, termasuk mereka yang berseberangan dengan NKRI. Negara meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Papua atas semua kelalaian masa lalu. Bangun dialog yang konstruktif untuk membangun Papua kedepan yang lebih baik.
Langkah kedua, hasil dialog rekonsiliasi tersebut diadopsi langsung dalam muatan otonomi khusus. Karena itu UU Otsus harus segera diperbaharui (direvisi) dalam tahun ini juga.
Dibentuk lembaga setingkat Menteri urusan Papua dengan tugas khusus untuk mengkoordinasikan program dan pembiayaan kepada Kementerian/Lembaga ditingkat pusat dan pemerintah daerah.
Setelah langkah-langkah strategis tersebut dibentuk, barulah kemudian bicara tentang program yang mau dibangun di Papua.

Namun, dalam diskusi Refleksi Pembangunan Papua kemarin (14/5) saya tidak mendengar satu narasumber menawarkan konsep strategis solusi pemecahan problem Papua yang sudah akut ini, kecuali Prof Bambang. Saya nilai usulannya lebih konkrit dan pemerintahan Jokowi harus mengadopsi usulan itu.

Problem Papua ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah bergeser. Tetap sama beratnya, malah kondisi sekarang lebih parah karena sedang masifnya operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika dan Puncak. Kondisi problematika ini dapat terselesaikan dengan baik, kalau antara orang Papua dan Pemerintah Indonesia terbangun pemahaman yang sama.

Oleh karena itu langkah rekonsiliasi menyeluruh perlu segera dilakukan. Kementerian PPN/ Bappenas dibawah koordinasi sdr Velix Wanggai mestinya berpikir hal-hal yang lebih strategis terhadap pemecahan problematik Papua dari pada bicara program. Jika tidak ada solusi strategis maka program tersebut tidak akan tereksekusi dengan baik. Pada akhirnya masalah tetap terakumulasi sepanjang masa.

Semua pihak terutama Kementerian PPN/Bappenas lebih berpikir strategis untuk penyelesaian problem Papua hari ini, desak Presiden Jokowi dengan konsep yang solutif dan strategis supaya Presiden bisa menentukan langkah kebijakan yang tepat untuk menuntaskan masalah Papua. Jangan terus berkutat pada konsep teknis dan rutinitas berupa Inpres atau Perpres berulang-ulang, toh akhirnya mubazir tidak efektif pada tataran implementasi serta impacnya terhadap kebutuhan rakyat Papua.

Pengalaman ini jangan terus terulang. Oleh sebab itu kita desak Presedien Jokowi segera ambil langkah strategis membangun Papua didahului dengan Rekonsiliasi menyeluruh. Langkah ini harus dilakukan kalau Jokowi dengan tulus mau membangun Papua.

(Ditulis oleh Paskalis Kossay, anggota DPRD Papua periode 2004-2009)