pasang iklan
HEADLINE NEWS

Staf KSP Presiden Terima Keluhan Kepala SMA/SMK se Manokwari

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Staf Sekretariat Kantor Presiden Republik Indonesia Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, HAM, Otsus Aceh, Papua dan Papua Barat, Laus Deo Calvin Rumayom lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Kali ini, Laus Rumayom berkunjung ke SMA YPK Oikumene untuk lakukan pertemuan khusus dan diskusi langsung dengan para kepala sekolah tingkat SMA/SMK, baik negeri dan swasta se kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (19/3).

Dari pertemuan tersebut, Laus Rumayom menerima sejumlah keluhan dari para kepala sekolah tentang dunia pendidikan tingkat SMA/SMK yang sekarang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat.

Adapun beberapa keluhan guru yang disampaikan antara lain dimulai dari fasilitas penunjang dalam mendukung proses belajar mengajar, gaji guru honorer, kurangnya guru PNS, terlambatnya mendapat bantuan sekolah, hingga persoalan hak kepala sekolah maupun hak guru pengajar yang tidak sebanding dengan PNS lainnya yang sudah memiliki golongan atau pangkat di dinas pendidikan.

Anthon Anggresu, Kepala SMA YPPGI Manokwari dalam kesempatan itu ia mengeluh kehadapan Staf Sekretariat Kantor Presiden Laus Rumayom dan mengatakan, "seharusnya guru tidak mengeluh ketika mendapat kesempatan bertemu dengan utusan presiden seperti begini."

Akan tetapi menurutnya karena terlalu banyak masalah tentang pendidikan sehingga guru mengalami kesulitan, ditambah lagi kebijakan aturan yang tidak berpihak kepada sekolah, sehingga mereka harus berteriak bahkan terlibat dalam demo guru dilakukan demi kemajuan pendidikan di daerah Papua Barat, khususnya Manokwari.

"Apakah guru tidak berwibawa? sehingga harus datang mengeluh, termasuk lakukan aksi demo hanya karena kebutuhan sekolah?" tanya Anggresu seraya meminta agar ada perhatian Presiden kepada para guru di daerah Papua Barat.

Satu hal yang diminta adalah bagaimana pemerintah Pusat melihat ke daerah terpencil di Papua Barat, sebab masih banyak kekurangan fasilitas penunjang belajar, sehingga untuk bersaing dengan sekolah diluar Papua dianggap masih sangat jauh.

Anggresu menyampaikan salah satu persoalan yaitu tentang bagaimana guru honorer SMA, SMK di Papua Barat yang terdata hampir 1.875-an lebih ini harus diangkat sebagai PNS, sehingga kedepannya ada generasi penerus dalam memajukan pendidikan ditingkat SMA dan SMK.

Kepala SMA YPK Oikumene Manokwari, Arius Mofu menyampaikan bahwa tunjangan guru tidak ditingkatkan, sehingga ketidakpastian dalam menerima hak sebagaimana mestinya.

Satu hal lagi yang menjadi kendala adalah persoalan dana otonomi khusus yang begitu besar untuk pendidikan di Papua Barat, tunjangan lain dari APBD, tetapi mutu pendidikan terus diterpa masalah.

Menanggapi diskusi bersama para kepala sekolah, Staf KSP Presiden, Laus Rumayom menyarankan untuk review tata kelola pemerintahan di eksekutif. Salah satunya terhadap pendidikan, sebab jangan sampai masih ada masalah yang lebih besar daripada pendidikan.

Laus Rumayom dalam kesempatan itu menyarankan agar adanya forum diskusi guru dan pemerintah daerah, sehingga disitulah ada solusi menyelesaikan masalah guru dan kebijakan pendidikan di daerah Papua Barat.

Di kesempatan itu, Stafsus asal Papua ini menilai ada kelemahan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sehingga masalah sertifikasi dan SK kepada guru tingkat SMA, SMK satu dari sejumlah masalah yang membuat hak guru tidak pasti.

"Padahal BKD yang bertanggung kepada guru mulai dari kepangkatan, sebab data dalam menilai guru ada pada BKD" ungkap Rumayom.

Dikatakan Rumayom bahwa status birokrasi di Papua Barat saat ini dipertanyakan, sebab status kerja mereka tidak lagi profesional melaksanakan tugas, sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat maupun pihak guru yang langsung berhadapan dengan dunia pendidikan.

"Forum diskusi ini laporkan detail untuk kemudian akan dibawa sebagai laporan, sehingga ada pertemuan lanjutan lainnya dengan dinas pendidikan sehingga menemukan akar masalah tentang pendidikan di Papua Barat" tegas Rumayom. (WRP)

 

#Pendidikan Di Papua

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi RUU. [Foto: Dok. Aktual]
Komite III DPD RI Beri 4 Catatan Soal MBG pada RUU APBN 2026
Bupati Manokwari, Hermus Indou. [Foto: Dinkes Manokwari]
Hermus Indou: Pendidikan Gratis Akan Diberlakukan di Manokwari
Massa Pendukung Anisto-Joko di Bintuni Semarakkan Kampanye Perdana. [Foto: MW]
Pendukung Anisto-Joko di Bintuni Semarakkan Kampanye Perdana
Masyarakat Kampung Susweni Targetkan 90 Persen Menangkan DOAMU
Warga Kampung Susweni Targetkan 90% Menangkan DOAMU
JWW Ikuti Debat Publik Pertama Pilgub Papua Tengah
Cawagub Wafat, JWW Ikuti Debat Publik Pilgub Papua Tengah
Ilustrasi Pilkada. [Foto: Dok. MI]
Lembaga Kajian Pemilu Indonesia Rilis Hasil Survei Pilkada Nabire

Comments (145)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.686.528

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8925 seconds