pasang iklan
HEADLINE NEWS

Eksekutif ULMWP dan Ketua VFWPA Adakan Pertemuan Mendesak

PAPUA BARAT, JAGAPAPUA.COM - Pertemuan mendesak diadakan oleh Eksekutif Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat (ULMWP) dan Vanuatu Asosiasi untuk Pembebasan Papua Barat (VFWPA) di Port Vila (13/3/2020).

Pertemuan itu merupakan sikap atas kebisuan Jakarta yang tidak menanggapi Forum Kepulauan Pasifik dan ACP yang menyerukan Indonesia agar mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat melihat secara langsung situasi di lapangan dan melapor kepada Grup MSG dan Pertemuan PIF di Port Vila tahun ini.

Jakarta yang berdiam diri saat ini, dianggap tidak mematuhi panggilan global Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke Papua Barat membuat para eksekutif ULMWP dan VFWPA kecewa. Mereka mengkonfirmasi perlu adanya kerjasama untuk melobi negara-negara anggota menunda kehadiran Indonesia di MSG dan PIF.

Pertemuan mendesak tersebut menyepakati bahwa tidak mungkin bagi Indonesia berusaha untuk menawarkan bantuan bilateral kepada negara-negara anggota MSG dan PIF, namun disisi lain terus mengirim lebih banyak pasukan ke Papua Barat. Selain juga sikap Pemerintah yang mengabaikan panggilan MSG dan FIP termasuk dari 79 negara anggota ACP, untuk melayani Komisaris Tinggi PBB mengunjungi Papua Barat.

Kehadiran tentara Indonesia di Papua Barat berakibat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun, kejadian pelanggaran tersebut dianggap biasa saja oleh Negara.

Pertemuan itu juga membahas kehadiran militer Indonesia yang semakin meningkat di sekitar Pertambangan Freeport karena Tentara Nasional Papua Barat (WPNA) dilaporkan telah membunuh tiga tentara Indonesia.

Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa tekad WPNA ialah melakukan segala yang mungkin dilakukan untuk menutup tambang. WPNA juga dikabarkan telah memiliki kekuatan militer yang disiplin dan mandiri.

Sementara itu kedua organisasi itu telah sepakat tentang pentingnya mempertahankan kekuatan  bersama dan fokus pada Pemerintah baru ketika dibentuk, dengan tetap pada Perjuangan Papua Barat untuk mendapatkan hak kesulungan kemerdekaan rakyat Papua Barat dari Indonesia.

Mereka mengakui sikap setia dari Menteri Luar Negeri yang akan meinggalkan jabatannya, Ralph Regenvanu, dan seberapa jauh Pemerintah yang dipimpin Salwai telah mendukung hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

“Kami berdoa dengan tekun untuk Pemerintah baru ketika dibentuk, dan mengadopsi pendirian yang sama terhadap kebebasan yang pada akhirnya rakyat Papua Barat dapat bebas dari penindasan pemerintahan Indonesia”, tegas Presiden VFWPA, Pastor Alain Nafuki. (Kristian Griapon)

 

#Papua Merdeka

Share This Article

Related Articles

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Setneg.
Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir
Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]
Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset
Ilustrasi tambang emas. [Foto: ist]
Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Comments (141)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.688.788

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7825 seconds