pasang iklan

Benang Kusut Persoalan Papua

JAGAPAPUA.COM - Kebijakan Presiden Jokowi terhadap Penyelesaian persoalan di Papua hampir tidak menemukan ujung pangkal. Sebut saja kebijakan infrastruktur di kabupaten Nduga yang menewaskan karyawan PT Istana karya, berdampak terhadap pengungsi di kabupaten Nduga Papua.

Sementara langkah divestasi saham 51,2 % PT Freeport Indonesia , Presiden Jokowi menegaskan bahwa PT Inalum sudah membayar lunas divestasi tersebut. Divestasi 51 persen saham merupakan amanat undang-undang dan menjadi salah satu syarat jika PT Freeport ingin mendapatkan izin perpanjangan usaha. Pengambilan saham ini dimulai dengan beberapa skema. Pertama, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Lalu, pertanyaan yang masih sama, bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua?

Fakta yang terjadi saat ini adalah masih kuatnya rasa tidak aman masyarakat asli Papua yang mendiami kampung-kampung yang berada di wilayah PT Freeport Indonesia. Hal itu karena semakin terancam akibat adanya tindakan militer TNI menghadapi TPN-OPM.

Lantas, apa dasar berpikir yang digunakan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan politik sementara masih ada persoalan yang diabaikan oleh Presiden. Apakah Pemekaran wilayah akan menyelesaikan persoalan di tanah Papua? Apakah dengan memperpanjang Dana Otsus akan mengakhiri persoalan yang sudah melanda Papua 59 tahun? 

Menurut  Willem Wandik anggorta DPR RI dapil Papua, Pemerintah terlalu tergesa-gesa menciptakan kebijakan diatas tumpukan masalah ditanah Papua. Sehingga setiap solusi terkesan tidak menyelesaikan masalah. Maka perlu merumuskan ulang, masalah apa yang paling penting untuk diselesaikan.

Sementara menurut Filep Wamafma anggota DPD RI yang juga Ketua Pansus Papua mengatakan bahwa  seharusnya Pemerintah tidak boleh menciptakan masalah baru diatas tanah Papua, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan sebelumnya. Presiden seharusnya belajar dari kebijakan yang telah berakibat pada jatuhnya korban warga sipil.

Filep juga menyinggung tentang virus Corona yang sudah masuk dalam daftar pandemi global. Seharusnya, skala prioritas Presiden saat ini juga adalah bagaimana Indonesia bisa keluar dari ancaman virus Corona, termasuk mempertimbangkan secara matang agenda PON XX di Papua. (Kr)

Share This Article

Related Articles

Comments (146)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery