Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Ketua Dewan Adat Wilayah III, Paul Finsen Mayor mengatakan bahwa Presiden RI harus belajar dari sikap Raja Belanda Bagaimana beliau meminta maaf atas kesalahan masa lalu dan ingin membangun kerjasama yg baik dengan Indonesia yang artinya ingin sama-sama menatap masa depan yang cerah. Itu adalah sikap yang sangat bijaksana.

Indonesia juga harus belajar tentang sikap bijaksana seorang Raja Belanda itu untuk menyelesaikan masalah Papua. Karena apabila ditinjau kebelakang, telah ada kajian dan data yang digunakan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. Sebagai catatan Bahwa LIPI telah melakukan riset yang dipimpin oleh Muridan dan menemukan 4 akar masalah di Papua.

Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Ia menyatakan, "Orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu adalah benar. Itu harus dibicarakan."

Kedua, masalah operasi militer yang disebabkan karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. "Itu membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu mereka sosialisasikan itu di honai-honai (rumah-red)," Ungkap Muridan.

Ketiga, tindakan di atas membuat masyarakat Papua merasa menjadi masyarakat yang termarjinalisasikan. "Dengan migrasi, pembangunan, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir. Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, masyarakat Papua semakin merasa terdiskriminasi oleh proses modernisasi. Kalau Anda kurang gizi dan bodoh, maka Anda tidak akan dapat pekerjaan yang baik. Di situ Anda terdiskriminasi oleh struktur," lanjut Muridan menjelaskan hasil temuannya.

Dan yang ke Keempat, kegagalan pembangunan Papua. "Kita gagal membangun. Ukurannya sederhana saja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat," kata Muridan. Kenyataan di Papua, lanjut Muridan, mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajar karena tidak ada guru dan juga puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan. Sementara menurut data dari amnesti Internasional sebagaimana yang dipublikasi oleh CNN Indonesia Christie Stefanie, CNN Indonesia | Senin, 02/07/2018 20:35 WIB Amnesty International dalam laporan berjudul "Sudah, Kasi Tinggal Di Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua", melaporkan terjadi pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) oleh aparat keamanan terhadap 95 orang di provinsi Papua dan Papua Barat, dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun. Dari jumlah korban itu, 69 56 korban dibunuh dalam konteks nonkemerdekaan dan 39 orang terkait kegiatan pro-kemerdekaaan yang damai seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera Bintang Kejora. Salah satu rekomendasi Amnesti International adalah peninjauan ulang taktik militer atau aparat keamanan dalam bertindak di lapangan, termasuk mengenai penggunaan senjata api. (Kr)