pasang iklan
HEADLINE NEWS

Peningkatan Kesejahteraan di Papua, Antara Fiksi dan Kenyataan

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemerintah akan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di Papua. "Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah Papua itu adalah pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, (10/3/2020).

Salah satu implementasinya adalah merampungkan draf instruksi presiden (Inpres) yang baru untuk menggantikan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa berlaku Inpres yang lama hanya sampai 2019.

Menurut Anggota Senator Dari Papua Barat yang juga adalah Ketua Pansus Papua DPD RI, bahwa sesungguhnya kebijakan membangun Papua dalam rangka Peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat Papua, baik di Provinsi Papua dan Papua Barat sesungguhnya hal tersebut bukan hal baru dalam kebijakan Pembangunan Nasional. Sejak masa Soekarno sampai dengan saat ini masa Pemerintahan Presiden Jokowi telah banyak melakukan terobosan kebijakan di tanah Papua. Yang menjadi persoalan adalah kenapa sampai dengan saat ini Papua masih saja menjadi daerah Konflik?

"Pendapat saya sesungguhnya terlalu banyak kepentingan politik di Tanah Papua mengakibatkan Papua dijadikan sebagai ladang politik oleh kepentingan Daerah, Nasional dan Internasional. Sebagai suatu gambaran, kepentingan dibidang Investasi. Misalnya di pada PT Freeport Indonesia yang sampai saat ini masih meninggalkan persoalan, khususnya persoalan kesejahteraan dua suku pemilik hak ulayat, dan juga Papua pada umumnya, PT Freeport melakukan pertambangan mengeruk harta yang mampu menopang ekonomi Nasional dan Internasional, tetapi tidak berdampak terhadap meningkatan kesejahtraan bagi Orang Asli Papua." Pungkasnya.

Senator Filep Wamafma menambahkan bahwa persoalan yang penting tersebut membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah saat ini. Model program kesejahteraan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. 

Ia juga menekankan, Pemerintah tidak perlu menghindar dari akar permasalahan di tanah Papua sebagaimana telah di teliti oleh lembaga-lembaga Peneliti yang kredibel seperti LIPI. Seharusnya Pemerintah menggunakan data-data tersebut untuk mendasain program kesejahteraan bagi masyarakat Papua baik di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Kr)

Share This Article

Related Articles

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Setneg.
Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir
Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]
Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset
Ilustrasi tambang emas. [Foto: ist]
Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.697.803

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.4016 seconds