JAGAPAPUA.COM - Fakta menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan nilai ekspor komoditi minyak nabati berbasis sawit terbesar pertama di dunia, mengalahkan negara-negara lain, termasuk Malaysia. Dalam perang dagang kini, Uni Eropa melarang Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis sawit ini untuk diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Bukan tanpa alasan, Uni Eropa melihat bahwa pembukaan keran ekpor Bakar Nabati (BBN) berbasis sawit ini hanya akan memperbesar kemungkinan adanya alih fungsi lahan dan berakibat pada deforestasi. Alhasil, apabila Uni Eropa menolak ekspor minyak sawit mentah dari Indonesia, maka akan terjadi penurunan nilai ekspor dan ini tentu saja merugikan pihak Indonesia.
Pada 23 November 2016, Perdana Menteri Kerajaan Belanda melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Salah satu poin yang dibahas bersama Mentri Retno dalam kunjungan kerja itu adalah soal penerimaan minyak mentah sawit di pasaran Eropa. Hari ini 10 Maret 2020, ada kunjungan Raja dan Ratu Kerajaan Belanda ke Indonesia. Pertanyaan kecil kemudian mengusik nurani, apakah Retno tetap “mengemis” hal yang sama agar menyelamatkan nilai ekspor Indonesia pada neraca perdagangan di Bursa Saham Gabungan? Ataukah dalam kesepakatan kerjasama ini Indonesia juga “membujuk” Belanda agar tidak usah mengaitkan dan memberikan respon terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sebagai akibat dari perluasan lahan sawit di Papua? Sebagai catatan, perluasan lahan sawit ini telah menciptakan banyak kerugian bagi masyarakat asli Papua melalui perampasan lahan adat rakyat hingga deforestasi.
Terlepas dari semua itu, Belanda jugalah yang sejatinya membiarkan tertulisnya sejarah kelam pendudukan dan penjajahannya di Papua, hingga membiarkan persoalan politik bangsa Papua terkatung-katung sampai hari ini. Sesungguhnya, Papua butuh dukungan politik dari Belanda dan Indonesia juga demikian. Dapat dipahami bahwa selama Indonesia dan Belanda masih mesra menjalin hubungan kerjasama yang baik maka selama itu pula nasib pelanggaran HAM di Papua tetap terkatung-katung. Jadi harus bagaimana? Apakah harus ada penghancuran sektor-sektor industri di Papua untuk membuka mata Indonesia, Belanda, dan dunia internasional? Entahlah. (Kr)
Share This Article