pasang iklan

Filep Wamafma Terima Aspirasi Pengusaha OAP di DPD KAPP Papua Barat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM – Senator asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum., C.L.A diundang dalam pertemuan terbatas bersama pengusaha orang asli Papua (OAP) di Sekertariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Senin, 9 Maret 2020.

Yanti Monim mewakili pengusaha OAP memberikan sambutan baik atas kehadiran anggota DPD RI Filep Wamafma, SH,.M.Hum, C.L.A yang sudah berkesempatan hadir untuk mendengar langsung aspirasi pengusaha asli Papua yang tergabung dalam DPD KAPP Papua Barat.

Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat ini, kata Yanti, untuk rencana pelaksanaan Konferensi Rapat Kerja Daerah atau Konferda KAPP Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada April 2020 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma mengatakan, persoalan pengusaha OAP di Papua Barat menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi secara khusus untuk masalah Perpres yang menaungi pengusaha OAP secara nasional akan diperjuangkan di pemerintah Pusat apabila tidak berpihak kepada pengusaha OAP.

Kaitan dengan persoalan paket proyek di Papua Barat, Filep kembalikan kepada pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya, Filep mempertanyakan tentang masalah yang sebenarnya dialami pengusaha OAP, sehingga masalah ini harus dicari solusi bersama.

“Sampai sekarang ini kita belum lihat grand design dari Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya di Pemprov Papua Barat yang berkiblat kepada pengusaha OAP” jawab Filep menanggapi aspirasi pengusaha OAP.

Salah satu yang harus dibuat PU dan instansi di daerah ini adalah grand design tentang produk hukum untuk teknis mendapat proyek. Lanjut Filep, salah satu masalah yang dialami pengusaha OAP adalah tidak memiliki modal usaha sehingga menjadi persoalan ketika berkompetisi lelang proyek lewat LPSE.

Kedepannya, Filep sarankan untuk adanya pertemuan lanjutan pengusaha OAP dengan melibatkan instansi pemerintah, perbankan dan instansi teknis seperti LPSE Provinsi Papua Barat sehingga ada kejelasan bagi pengusaha OAP.

“Kita harus lakukan pertemuan yang melibatkan sejumlah pihak sehingga masalah yang dihadapi oleh pengusaha OAP dicari solusi bersama” pesan Filep.

Dikatakan Filep, perjuangan kepada pengusaha OAP bukan diperjuangkan pribadi, tetapi diperjuangkan orang banyak. Oleh sebab itu, ia sarankan dilakukan musyawarah daerah sehingga bisa mendapat jawaban atas masalah yang dialami oleh pengusaha OAP di daerah ini.

Filep menambahkan, setelah adanya hasil musda, maka hasil tersebut bisa diperjuangkan oleh pejabat lembaga politik di pemerintah Pusat. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery