Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

PAPUA, JAGAPAPUA.COM – Tanggal 4 Maret 2020, merupakan tanggal bersejarah bagi komitmen dan perjuangan para pimpinan MPR RI, DPD RI, dan DPR RI untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Betapa tidak, Di tengah situasi yang tidak kondusif di Tembagapura, para pimpinan lembaga negara ini terbilang nekat mengunjungi wilayah tersebut, khususnya di PT Freeport Indonesia.

Semua paham bahwa perjalanan ini sangat beresiko, bahkan Forkopimda di kabupaten Mimika maupun Kapolda Papua telah memberikan saran agar Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tidak melakukan aktivitas atau kunjungan ke PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Namun tanggungjawab terhadap tugas kenegaraan, terutama tanggungjawab terhadap masyarakat Papua, mendorong para pimpinan ini untuk turun langsung ke sana.

Dengan mengusung tema â€œKeadilan, Kesejahteraan dan Kebudayaanâ€œ, kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo ke Tembagapura ini akhirnya dilakukan dengan lancar.

Ironisnya, pasca kunjungan yang luar biasa itu, tersebut, 614 masyarakat Distrik Tembagapura mengungsi oleh kondisi ancaman perang di sana.

Harus diakui bahwa intensitas kekerasan semakin meningkat di area Freeport. Hal ini diperparah dengan viralnya â€œSeruan Umum Tutup Freeportâ€ yang diprakarsai oleh TPN-OPM Pimpinan Jeffey Bomanak yang disebarluaskan oleh Juru Bicara TPN-OPM Sebby Sambom.

Konstelasi konflik tersebut berdampak pada terjadinya pengungsian oleh warga Kampung Banti 1, Banti 2, Opitawak dan Kimbeli. Yang mengerikan, di Distrik Tembagapura, masyarakat harus mencari perlindungan ke Ibukota Mimika.

Tercatat sebanyak 614 jiwa masyarakat Distrik Tembagapura yang berasal dari beberapa kampung, meminta TNI-Polri, PT Freeport dan pemerintah daerah untuk mengevakuasi mereka ke Timika. Warga minta dievakuasi lantaran mereka kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok sejak kehadiran Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di wilayah itu.

Pada hari ini, Minggu (8/3) tepatnya mulai pukul 18.00 WIT, evakuasi sudah dilakukan. Dua bus kini sedang melakukan perjalanan membawa sebagian warga dari Tembagapura menuju Timika. Rencananya, evakuasi akan menggunakan 10 kendaraan bus milik PT. Freeport. Wakil Bupati Mimika mengatakan, â€œTotal masyarakat yang akan dievakuasi Minggu petang ini ke Timika sebanyak 614 orang. Dari Opitawak 42 orang, Kimbeli 241 orang, Banti 1 sebanyak 163 orang dan Banti 2 ada 168 orangâ€.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, â€œberdasarkan laporan dari Kepala Distrik Tembagapura Marthinus Nuboba, warga yang meminta segera dievakuasi ini didominasi oleh warga Suku Amungme yang selama ini merupakan penduduk tetap di wilayah Distrik Tembagapura. Mereka juga meminta Pemkab Mimika menyediakan tempat penampungan sementara di Timika dan baru akan kembali ke kampung halaman mereka setelah situasi keamanan di Distrik Tembagapura pulih kembaliâ€.

Dikatakan Wabup John, Pemda Mimika kini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk manajemen PT Freeport Indonesia untuk menyiapkan tempat penampungan sementara bagi warga yang dievakuasi. â€œKami dari Pemkab Mimika sebetulnya bisa memfasilitasi penampungan warga ini, tapi karena permintaan mereka sangat mendadak sehingga kami perlu berkoordinasi dengan semua pihak secara baik dimana tempat yang bisa digunakan untuk menampung warga ini untuk sementara waktu. Tentu kami juga harus memikirkan bagaimana makan-minum mereka (dapur umum), fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus), pelayanan kesehatan dan lain-lain. Sebab warga yang datang ini jumlahnya cukup banyakâ€, demikian kata Wabup Mimika.

Sebelumnya pada Jumat (6/3) dan Sabtu (7/3), warga Distrik Tembagapura yang telah dievakuasi ke Timika sudah berjumlah lebih dari 900 jiwa. Setiba di Timika, mereka langsung diantar menuju rumah kerabatnya di seputaran Kota Timika yaitu Kwamki Lama, SP12, SP13, SP9, Irigasi, SP4, SP2, SP3 dan lainnya. â€œWarga yang kemarin dievakuasi dari Tembagapura itu langsung diantar ke rumah keluarganya di Timika. Ada juga yang punya rumah sendiri di Timika. Yang kami khawatirkan begitu warga yang sekarang ini kami tampung di tempat khusus, nanti yang kemarin dievakuasi dari Tembaga Pura itu juga meminta perhatian yang sama. Tapi kita tetap akan prioritaskan pelayanan untuk merekaâ€, demikian Wabup menjelaskan teknisnya.

Menghadapi fakta ini, tentu saja negara tidak boleh tinggal diam. Spiral kekerasan ini memberikan nilai yang buruk terhadap index Hak Asasi Manusia di bumi Papua. Kita berharap agar tidak ada pembiaran bagi peperangan di Papua, di tengah formulasi terminologi kemerdekaan bangsa Indonesia. (JP/Kr)