Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Pada kesempatan ini, ijinkan saya (Otis Tabuni) menyampaikan dasar pemikiran saya berkaitan dengan isu rasisme dan dampaknya terhadap dunia pendidikan di tanah Papua.

Sebagai informasi, bahwa surat permohonan terbuka saya, disertakan sebagai penutup dari tulisan ini. Dan saya secara pribadi tidak hanya membicarakan soal nasib Mahasiswa Papua pada hari ini, tetapi sejak lama saya berbicara nasib Mahasiswa Papua guna mendukung SDM di Papua.

Secara jujur, meluangkan waktu untuk menulis sesuatu atas SDM papua tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah juga meminta imbalan dalam bentuk apapun tetapi imbalan yang saya dapatkan dan memuaskan nurani saya adalah semua Mahasiswa asal Papua menyelesaikan pendidikan tanpa kendala apapun dan itu kepuasan bagi saya. Oleh sebab itu, berdasarkan judul dalam penulisan ini, mohon ijin untuk mengungkapkan perasaan penulis dan analisa dari dampak yang sedang berlangsung hingga hari ini.*

Persoalan Rasisme di Surabaya, Malang dan beberapa kota di Indonesia merupakan awal mulai terjadinya kekacauan konsentrasi bagi Mahasiswa/Mahasiswa asal Papua di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Hal yang sama dirasakan oleh seluruh rakyat Papua dari berbagai golongan pada lapisan masyarakat dari yang di tingkat pemimpin eksekutif, legislatif, judikatif, intansi TNI, Intansi Polri, dominasi gereja hingga lapisan masyarakat bawah.

Seantero kota di Indonesia muncul berbagai aksi damai sebagai bentuk protes terhadap palaku rasialisme maupun kepada negara. Beberapa hari setelah Rasisme di Surabaya dan Malang, secara serantak maupun bergiliran rakyat Papua menggelar aksi besar-besaran. Dari Sorong hingga Merauke bergerak dengan istilah aksi jilid I, II dan seterusnya dengan symbol Monyet. Tidak sedikit fasilitas umum yang dirusak, dibakar dan atau dihancurkan oleh masa aksi. Beberapa hari kemudian terjadi penangkapan, penyiksaan hingga pemenjarahan para aktivis, ketua-ketua BEM, penggerak dan koordinator aksi damai atas isu rasisme tersebut.

Aksi protes rakyat Papua terhadap Rasisme ini bagian dari puncak atas persoalan rasialis yang telah dipelihara oleh negara dan penegak hukum sehingga puncaknya terjadi tahun 2019. Dengan maksud agar oknum rasisme di Surabaya ditanggap dan diadili secara hukum dan sekaligus memberikan efek jerah agar persoalan rasialisme tidak lagi terjadi di Indoesia khususnya terhadap rakyat Papua. Aksi protes dengan demo damai hingga demo brutal tidak hanya terjadi di tanah Papua. Di Jakarta, Ibu kota negara melakukan aksi protes dengan mengibarkan BK di depan Istana Negara. Di Bandung, Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Malang, Surabaya, Makasar, Ambon, Flores, NTT, Bali, Sumatera, Kalimantan dan kota-kota lainnya melakukan aksi protes atas Rasialis terhadap orang Papua. Aksi tidak hanya datang dari orang asli Papua, berbagai bentuk solidaritas dan dukungan dari berbagai organisasi kemanusiaan terus berdatangan dari berbagai suku bangsa di Nusantara.

Aksi protes atas Rasisme terhadap orang Papua juga terjadi di luar negeri, diantaranya di Ibu kota Port Moresby, PNG, Salomon Island, Vanuatu, Inggris di Ibu kota London, Afrika, dan berbagai negara. Media baik media lokal, nasional maupun international begitu ramai memperbincangkan hal ini. Selain media, Komisi Tingga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa â€“ Bangsa dapat mengumumkan persoalan Papua dengan status level tertinggi dari beberpa kasusu di selruh dunia dan hal itu mutlak diselesikan dengan keterlibatan PBB melalui KT-HAM-PBB.

Upaya tersebut terwujud dengan disampaikannya surat kepada pemerintah RI dan memohon menetapkan jadwal kunjungan komisis tinggi HAM PBB di wilayan Papua, Indonesia yang akhirnya hingga hari ini masih kabur sehingga terus dipertanyakan oleh dewan HAM PBB.

Pada waktu yang bersamaan pemerintah RI mulai bergerak dengan membentuk paling tidak dua opsi. Opsi pertama adalah kerja Intelegen guna merendam aksi protes atas rasisme yang mengarah ke aksi tuntutan pemisahan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Upaya BIN dapat dianalisa oleh penulis bahwa agenda yang dikerjakan oleh intelegen adalah atas permintaan diplomat dan kementerian luar negeri Indonesia. Dimana dalam peraktek dunia diplomasi, hasil inteligen suatu negara dijadikan sebagai pokok pembicaraan ditingkat diplomasi international antar negara sebagai hasil yang sah, padahal kebenarannya tidak seperti laporan intelegen.

Oleh sebab itu, beredarnya video pemaksaan agar adanya pengakuan bahwa kami aman, damai, NKRI harga mati, dll oleh oknum Mahasiswa, Pelajar maupun masyarakat Papua pada umumnya merupakan bagian dari kerja intelegen guna memenangkan agenda diplomasi sehingga tidak terjadi intervensi dunia internastional atas nama kemanusiaan.

Kerja intelegen yang lainnya adalah melibatkan para oknum intelektual untuk mengisi forum-forum tertentu dan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang narasainya mengarah pada kedamaian.

Selanjutnya upaya inteligen lainnya, melakukan rekrutmen orang Papua yang bukan merupakan representasi rakyat Papua berdasarkan wilayah adat atau suku, namun rekrutmnen secara sepihak dan yang penting ia orang Papua kiriting rambut, hitam kulit, sah OAP secara fisik guna bertemu dengan Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Istana Jakarta. Hasil daripada kerja BIN itu merupakan agenda kerja diplomasi Indonesia guna merendam tanggapan dunia international yang kian berkembang.

Kedua, opsi kedua adalah agenda pemerintah melalui kantor Staff Presiden (KSP) dengan melakukan pendekatan lain yang selama ini dapat kita saksikan secara seksama. Semua itu merupakan bagian dari merendam gejolak dengan isu rasisme sebagai pintu masuk. Upaya lainnya adalah pengiriman keamanan baik TNI maupun Polri ke Papua guna menjaga keamanan dan aksi-aksi lanjutan yang akan terjadi di Papua.

Bagaimana Dengan Mahasiswa?

Pada saat situasi yang semakin rumit itu, Mahasiswa Papua yang studi diluar Papua mulai memutuskan keinginan adanya melakukan eksodus besar-besaran. Dari yang Gorontalo, Ambon, NTT, Makassar, Bali, Kalimantan, Jawa, Sumatera dan lain-lainnya mulai membahas agenda melakukan eksodus besar-besaran.

Mengarpa Mereka Eksodus?

Bagi penulis, ada beberapa hal yang hendak dipaparkan:

1. Sebagai bentuk Protes Kepada Negara

Eksodus merupakan bentuk protes kepada negara dengan landasan pemikiran bahwa sejak diintegrasikannya Papua sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia hingga hari ini, tidak pernah memberikan kehormatan sebagai manusia dan kesamaan kedudukan sebagai sesama warga negara di bawah konstitusi UUD 1945.

Jika sejak dahulu rasisme itu terjadi dan diskriminasi atas dasar warna kulit dengan sebutan orang Papua bodoh, primitif, suka mabuk, dan seterusnya, sampai dengan saat ini terjadi rasisme yang para oknumnya bukan warga biasa tetapi TNI dan beberapa orang anggota dengan status menyamar serta seorang Ibu yang baru saja diberikan sangsi hukum yang sangat mengecewakan bagi rakya Papua, mengapa kami harus memaksakan mau hidup dengan warga negara Indonesia?

Jika Mahasiswa Papua itu di usir dengan sebutan Monyet, Kera, Anjing, Babi dan seterusnya, mengapa mahasiswa Papua harus mau tinggal di rumah manusia? Akan lebih beradab monyet pulang ke alam dan habitatnya, dan biarkan manusia yang ada dan mendapatkan kekayaan diatas tanah monyet harus pulang ke alam manusianya. Oleh sebab itu, simbol dengan â€œBiarkan Monyet Pulang ke Alam danHabitatnyaâ€ silahkan manusia pulang ke rumah manusiA juga. Bahkan ada yang menulis lebih beradab Monyet mencari ilmu di rumah manusia atau manusia mencari makan di rumah monyet?
Simbol dan narasi-narasi yang dibangun kemudian membakar semangat mahasiswa Papua untuk meninggalkan seluruh kota studi dan pulang ke Papua.

2. Pertimbangan Eksodus Mahasiswa Papua

Pada saat isu rasisme mulsai terjadi dan viral di media, rakyat Papua tidak seperti biasanya. Dari Papua barat hingga Papua yang meliputi sorong sampai merauke menjadi satu dan melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan bahkan berturut-turut. Yang terbayang dalam benak saya saat itu adalah rakyat Papua telah bersatu sebagaimana hal yang sama terjadi pada tahun 1998, 1999 dan 2000 dimana rakyat Papua dipimpin oleh Theys Hiyu Eluway sebagai pemimpin besar bangsa Papua yang mampu mempersatukan Papua. Makannya Theys disebut sebgai pemimpin kolektif bangsa Papua.

Hal itu kembali terjadi pada tahun 2019 dengan terjadinya isu rasisme. Wilayah/ kabupaten kota yang selama ini dianggap sebagai daerah /basisnya barisan merah putih berubah menajdi Papua secara uruh. Hal ini memberikan suatu masalah yang serius karena dalam teori kekuatan, kesatuan adalah jawaban dari kekuatan politik untuk memperoleh kemenangan secara mutlak. Dengan kondisi Papua seperti itu, kemudian Mahsiswa Papua memutuskan untuk tinggalkan kota studi masing-masing lalu melakukan eksodus besar-besaran ke Papua merupakan tindakan yang responsif.

3. Adanya Isu Pendidikan di Luar Negeri

Isu Mahasiswa Papua di luar pulau Papua yang eksodus atau hendak pulang ke Papua juga dipengaruhi oleh isu atau pernyataan pemimpin Papua bahwa jika memang tidak bisa menjamin keamanan dan kenyamanan mereka, maka akan kami menarik dan mengirimkan mereka ke nagara-negara pasifik guna melanjutkan studi mereka disana. Hal ini disampaikan oleh pemimpin baik Papua maupun Papua barat. Selain itu, adanya maklumat MRP tentang penarikan Mahasiswa Papua se Indonesia untuk kembali ke tanah Papua pun menjadi viral di media sosial. Dengan hal-hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa harapan mahasiswa eksodus adalah studi lanjut di luar negeri, bukan untuk kembali lagi ke kota studi masing masing. Landasan dan komitmen yang dibuat misalnya, jika batu sudah turun, tidak bisa naik lagi, artinya bahwa jika kami sudah kembali ke Paua, tidak akan pernah balik lagi selain studi di Luar negeri atau di Papua.

4. Pertimbangan kepulangan Mahasiswa Papua

Kepulangan mahasiswa Papua ini berbeda dengan Eksodus Mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua pulang dengan berbagai alasan. Alasan-alasan dimaksud dapat diketahui ada yang pulang karena atas desakan orang tua, orang tua, baik Ayah maupun Ibu mendesak agar anaknya meninggalkan kota studi dan pulang ke kampung halaman karena Papua tidak terkendali. Hal ini dapat berdampak pada anak-anak dan oleh sebab itu sebelum terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan akan berdampak pada kalian, jadi anak segera pulang yah, seperti itulah bentuk komunikasi yang saya dengar dari beberapa Mahasiswa/i.

Selain atas desakan orang tua, Mahasiswa pulang karena ketakutan. Rasa ketakutan memang terlihat dimana-mana. Sedikit-sedikit ada kecurigaan. Apa lagi ada aparat yang hendak menengok, berdatangan, bertanya soal rasisme dan lain sebagaimana sudah menafsirkan sesuatu yang sesuai situasi/ konteks sosial saat itu. Dengan demikian, para mahasisiwa/I menelpon orang tua dengan laporan yang sedang terjadi dan lain sebagainya kemudian dimohon untuk pulang dan orang tua siapkan tiket kepulangan mahasiswa sebagaimana dimaksud diatas.

Bagaimana Dengan Masa Depan Generasi Papua Hari Ini?

Mahasiswa eksodus dan atau mahasiswa yang pulang karena isu rasisme di Surabaya, Malang dan beberapa kota besar lainnya melahirkan berbagai masalah yang sulit diatasi.

Mengapa sulit diatas?

1. Mahaisawa Eksodus Telah Korban

Mahasiswa Papua, mereka adalah pihak yang menerima dampak rasisme secara langsung. Rasisme itu terjadi di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, dan wilayah hukum dimana kota adanya muncul isu rasisme lanjutan. Dampaknya bermacam-macam. Korban nyawa, korban penangkapan dan penyiksaan, korban pemenjarahan, korban studi, korban semester, korban masa depan dan tentunya korban martabat kemanusiaan bagi manusia Papua sama dengan manusia yang ada dibawah kolong langit ini.

2. Mahasiswa Eksodus Telah Korban Nyawa

Disela- sela mahasiswa Papua dalam proses eksodus, keinginan akan dapat pembentukan posko umum mulai muncul di Papua. Pusatnya di Jayapura sebagai ibu kota tertua di provinsi Papua. Pada tanggal 23 September 2019 adalah hari dimana 4 Mahasiswa Papua eksodus dan Studi di Papua serahkan nyawa ditangan besi aparat keamana baik TNI maupun Polri dan 1 nyawa aparat TNI serhkan nyawanya. 700an Mahasiswa dijemur seperti ikan pari dipanas matahari di depan gedung kebudayaan provinsi Papua. Puluhan orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan analisa penulis sebagaimana yang dapat penulis muat di halaman facebook tanggal 23-24 september 2019, bahwa tujuan daripada mahasiswa eksodus berkehendak adanya pembukaan posko umum. Posko umum adalah sesuatu yang positif agar nasib mereka diurus secara cepat oleh pemerintah setempat sebagai bentuk dan wujud mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun para aparat kadang berfikir yang tidak seharunya. Tujuan berkumpulnya di Uncen adalah membuka posko umum sebagai bagian dari upaya memberikan pertanggungajawaban atas perlindungan hukum dan memperoleh hak sebagai manusia. Namun faktanya, momen itu dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang memang memiliki agenda khusus sehingga mereka digiring lalu di muat kedalam 10 truk aparat keamanan negara dan dibawah ke tempat yang kemungkinan telah direncanakan. Sehingga saat itulah, 4 nyawa mahasiswa generasi dikorbankan dan 1 nyawa aparat TNI dihabiskan.

3. Korban Studi

Korbankan pendidikan bagi generasi Papua adalah terputusnya nasib dan masa depan Papua secara utuh. Meraka adalah calon pemimpin pada masa yang akan datang bagi Papua, bila satu generasi ini putus harapan dan pendidkan bagi mereka, maka pertanda bahwa satu masa kepemimpin mereka tidak ada lagi orang Papua yang menjadi pemimpin diatas negerinya. Mereka telah tinggalkan kuliah dan sekolah, mereka telah dan sedang di Papua dan mereka sedang menantikan harapan itu terwujud. Oleh karena itu, pertanggngjawaban hak mutlak diberikan kepada mereka.

Upaya memperoleh apa yang menjadi harapan mereka telah dilakukan berbagai hal. Diantaranya keinginan mahasiswa eksodus untuk bertatap muka dengan Gubenur Papua ketua DPRP dan Ketua MRP telah dilakukan, namun hingga saat ini belum ada tatap muka terutama Gubernur Papua selaku pemimpin yang hendak sampaikan keinginan mahasiswa secara tebuka dan bermartabat.

Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah?

Berdasarkan sebagaimana yang dibahas sejak awal pragraf, maka pertama, pemerintah provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur Papua agar tanpa mempertimbangkan apapun guna mengadakan pertemuan secara langsung dengan mahasiswa eksodus di Jayapura. Mendengarkan langsung aspirasi mereka, meresponi dan atau memberikan jawaban apa yang menjadi keinginan mahasiswa eksodus dan keinginana rakyat Papua terutama masing-masing orang tua mereka.

Agenda selanjutnya, Gubenur, MRP dan DPRP mengadakan rapat terbuka guna memberikan kepastian hak dan masa depan bagi mahasiswa Papua yang eksodus pulang ke Papua dan kepada para bupati se tanah Papua guna mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tuntutan dan keputusan bersama pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota, DPRP dan DPRD, MRP, DAP dan dominasi gereja se tanah Papua.

Penulis belum punya kewenangan untuk memastikan apa yang harus diberikan atas hak dan masa depan bagi mereka, namun apapun persoalannya, pendidikan mampu mengubah dunia, pendidikan menjadi jawaban atas hidup dan kehidupan, pendidikan dapat mengangkat martabat bangsa, pendidikan merupakan investasi masa depan dan oleh karena itu, penting dan urgen atas hak pendidikan bagi mahasiswa dan pelajar eksodus secara penuh.

Bagi pemerintah kabupaten kota se tanah Papua dan dinas yang membidangi pendidikan dan kebudayaan agar segera mendata dan mempertanggungajwabkan masa depan pendidikan bagi mahasiswa eksodus. Dilain sisi, kawan-kawan mahasiswa asal Papua yang studi di Papua telah mengambil peran penting upaya mewujudkan satu nasib sebagai mahasiswa, sehingga mahasiswa se tanah Papua telah korbankan pendidikan mereka. Hingga saat ini, mereka telah korbankan dua semester sehingga pemerintah perlu memastikan studi dan beban tagihan mahasiwa Papua yang studi di berbagai universitas di Papua agar dapat menyelesaikan persoalan itu guna mengaktifkan kembali studi mereka agar kembalikan ke kampus masing-masing.

Bagi Mahasiswa Yang Telah Balik Ke Kota Studi Maisng-Masing

Setala penulis mengikuti perkembangan lain dari mahasiswa yang pulang dan mahasiswa eksodus, bahwa di berbagai kota studi mulai berdatangan dengan maksud menyelesaikan sisa studi mereka. Yang berdatangan kebanyakan mereka yang studi akhir seperti proposal, skripsi, tesis dan sejenisnya. Mereka telah balik ke kota studi masing-masing dan berkehendak untuk melanjutkan studi. Ada yang berhasil masuk dan sedang mengikuti perkulihan sedangkan yang lainnya belum dilanjutkan. Begitu diwawancara beberapa mahasiswa/i, ada beberapa hal yang mereka sampaikan, beberapa hal dimaksud adalah sebagai berikut;
a. Keuangan, persoalan menyelesaikan / pembayaran beban tagihan/ biaya semester terkendala karena tidak adanya keungan yang cukup. Hal itu menyababkan, mereka sudah balik ke kota studi, namun mereka belum bisa melanjutkan studi mereka karena tidak ada uang untuk membayar;

b. Persoalan tempat tinggal, rumah sebagai tempat tinggal bagi mereka mengalami problem. Begitu ditanyakan, bahwa bagi kami biasanya tinggal di rumah kontrakan. Biaya pembayaran Rumah kontrakan itu bersunber dari bantuan pemerintah daerah masing-masing kabupaten. Misalnya, di kota studi Salatiga, dimana tempat penulis tinggal saat ini, duluhnya ada rumah kontrakan Mahasiswa Nduga, rumah kontrakan Mahasiswa Tolikara, rumah kontrakan Mahasiswa Wamena, rumah kontrakan Mahasiswa Timika, rumah kontrakan Mahasiswa Puncak, rumah kontrakan Mahasiswa Lany Jaya, rumah kontrakan Mahasiswa Penggunungan Bintang dan lainnya.

Rumahâ€“rumah kontrakan dimaksud terdiri dari kontarakan putri dan kontrakan putra. Hal yang sama terdapat di seluruh kota studi se Indonesia. Pada situasi hari ini, semua rumah kontrakan sebagaimana yang disebutkan diatas sudah tidak ada lagi. Di salatiga misalnya, hanya 3 rumah kontrakan yang masih bertahan, yaitu kontrakan Mahasiswa asal Timika (Putra), kontrakan Mahasiswa Pucak (Putra) dan kontrakan Mahasiswa Tolikara (Putra). Selain itu sudah tidak ada.

Penulis mau tegaskan bahwa hal ini merupakan dampak dari Rasisme yang terus menerus dirasakan Mahasiswa.

Para pembaca yang budiman, hendaknya tidak bisa menyalahkan mereka, tetap merenungkan kembali dan mencari jalan terbaik guna menjawab persoalan yang saat ini terus dirasakan sehingga harga diri mereka sebagai manusia dikembalikan tanpa bayang-banyang ungkapan rasisme dengan sebutan monyet terhadap mereka.

Dengan Ini, Saya Menyampaikan Surat Permohonan Terbuka

kepada Yth,
1. Pemerintah Provinsi Papua
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
3. Majelis Rakyat Papua
4. Bupati Se Tanah Papua
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se Tanah Papua
6. Dominasi Gereja
7. Dewan Adat Papua dan
8. LSM

Dimanapun Bapak dan Ibu berada,

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat permohonan terbuka ini, izinkan saya atas nama pribadi (Otis Tabuni) sebagimana biasanya yang selalu berteriak persoalan nasib Mahasiswa Papua demi SDM Papua tanpa meminta imbalan apapun, maka hendak saya mau sampaikan beberapa poin yang diajukan kepada para pemimpin nomor 1-8 dalam surat ini.

Menimbang persoalan rasisme yang penulis utarakan panjang lebar diatas, maka pemerintah dan berbagai pihak diatas perlu mengambil langkah yang nyata guna memberikan kepastian bagi nasib mahasiswa yang masih bertahan di Papua maupun yang telah balik ke kota studi masing-masing. Bagi yang telah berada di kota studi masing- masing membutuhkan biaya dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Biaya rumah kontrakan putra-putri,

b. Biaya pembayaran tagihan semester yang berjalan dan

c. Biaya minum makan mereka.

Selain itu, segera menyelesaikan tuntutan yang disampaikan oleh Mahasiswa eksodus guna memberikan hak dan masa depan mereka agar dapat dipertanggungajwab demi SDM dan masa depan Papua.

Jika Bapak/Ibu hendak berkomunikasi lanjut setelah membaca surat ini dan dianggap benar, maka penulis menyarankan mencari informasi lebih lanjut ke setiap kota studi masing-masing baik secara indivindu maupun tim. Jika membutuhkan komunikasi lebih lanjut terkait permintaan petunjuk selanjutnya silahkan hubungi via Nomor 081227226455/ e-mail. Otistabuni5@gmail.com

Demikian yang dapat penulis sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerja samanya, kiranya Allah memberkati kita sekalian.

Jawa Tengah, 09 Pebruaru 2020

Otis Tabuni