pasang iklan
HEADLINE NEWS

Air Bersih dan Sanitasi Lebih Unggul Dari Pendidikan Dan Kesehatan di Papua Barat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Data Kementrian keuangan Republik Indonesia menunjukan bahwa indikator pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di wilayah Papua Barat yang memperoleh dana Otsus masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota dengan karakterisasi serupa.

“Hanya indikator stunting dan akses air bersih di Papua Barat dan sanitasi layak yang mengalami perbaikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kab/kota dengan karakteristik serupa sesuai data Kementrian Keuangan yang disampaikan pada saat rapat bersama pansus Papua”, begitu kata Ketua pansus Dr Filep Wamafma, SH.,M.Hum saat memimpin RPDU bersama wakil mentri keuangan Republik Indonesia pada rabu (26/02).

Pantauan media ini dalam RDPU tersebut, pelayanan publik dan kesejahteraan kabupaten/kota di Papua dan Papua barat, dilihat dari indikator sosial ekonomi dari tahun 2011-2018, angka partisipasi murni SD rata-rata kabupaten kota di Provinsi Papua adalah 5,39 %, sedangkan rata-rata kota non Papua 9,19%, rata-rata angka partisipasi murni SMP ialah 13,04%.

Pada sisi lain, rata-rata lama sekolah ialah 0,75 tahun, angka harapan hidup rata-rata kabupaten/kota di Papua Barat 0,79 tahun, sedangkan rata-rata kabupaten/kota Non Papua 0,84 tahun, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan rata-rata kab/kota di papua Barat 9,77%, sedangkan rata-rata kabupten/kota non Papua dengan karakteristik serupa 19,83 %, dengan Gizi buruk (stunting) -0,18%.

“Sedangkan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik serupa -0,65%. Ases kepada air bersih rata-rata Kab/kota di papua Barat 3,32,% dan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik sama 7,41%, akses kepada sanitasi layak rata-rata kab/kota di papua Barat -25,01%.

Sedangkan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik serupa 9,18% dan  panjang jalan mantap rata-rata kab/kota di papua -2,87 % sedangkan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik sama 19,05%.

Pada rapat kerja Pansus Papua bersama Kementrian Keuangan disepakati agar Kementrian keuangan Republik Indonesia mendorong daerah agar lebih memprioritaskan penggunaan dana Otsus Papua dan Papua barat pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dengan memfokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan karakteristik demografi, sosial ekonomi, adat, budaya dan politik keamanan, baik untuk Provinsi Papua dan papua barat dengan tata kelola yang baik.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Ketua pansus DPD RI Dr Filep Wamafma, SH.,M.Hum dan Wakil Mentri Keuangan RI Prof Suahazil Nazara, SE.,MSc.,PhD. (fren)

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.696.258

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.0747 seconds