pasang iklan
HEADLINE NEWS

Dampak Otsus Hadir di Papua, Pendidikan dan Kesehatan Masih Buruk

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Problem besar dana otsus yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat masih terus mewacana di berbagai media. Aspek yang dikritik pihak DPD RI antara lain, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut wakil menteri Keuangan, Suahasil Nazarah, dalam rapat dengar Pendapat dengan pansus Papua pada tanggal  25 Februari 2020 di Ruang rapat Komite I DPD RI, menjelaskan, problem ini harus dilihat pemerintah daerah sebagai hal yang serius untuk dilakukan pembenahan.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Papua DPD RI Dr Filep Wamafma  SH, MH dan seluruh anggota pansus dihadiri Wakil Mentri Keuangan dan jajaran Kemenkeu mendapat banyak masukan dan kritik terhadap pengelolaan dana otsus Papua yang selama ini menjadi “buah tak sedap” ketika DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan.

“Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementrian keuangan khususnya  terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan kabupaten/kota di Papua dan Papua barat, pertumbuhan indikator sosial ekonomi dari tahun 2011-2018 indikator angka partisipasi murni SD rata-rata kabupaten kota di Provinsi Papua  papua 11,30%, sedangkan rata-rata kota non Papua 11,45%, rata-rata lama sekolah rata-rata kota di papua 12,88%”, jelas Ketua Pansus Filep Wamafma.

Pada sisi lain, Ketua Pansus Filep menjelaskan, rata-rata kab/kota non Papua 17,67%, angka harapan hidup rata-rata kabupaten/kota di Papua 0,47 tahun sedangkan rata-rata kabupaten/kota Non Papua 0,89 tahun, persalinan ditolong tenaga kesehatan rata-ratakab/kota di papua 13,81% sedangkan rata-rata kabupten/kota non Papua dengan karakteristik serupa 15,20%, balita dengan Gizi buruk (stunting) -4,09% sedangkan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik serupa -3,14%,  Akses kepada air bersih rata-rata Kab/kota di Papua 21,62% dan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik sama 18,06%, akses kepada sanitasi layak rata-rata kab/kota di Papua 8,65 % sedangkan rata-rata kab/kota non Papua dengan karakteristik serupa 11, 0,5% dan  panjang jalan rata-rata kab/kota di Papua 0,64% sedangkan rata-rata ka/kota non Papua 13,05%.

Secara umum indikator pendidikan, kesehatan dan infrastrur diwilayah Papua yang memperoleh dana Otsus, masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota dengan karakteristik serupa. Sementara dalam rapat dengan pendapat tersebut ketua Pansus Filep Wamafma,SH.,M.Hum menegaskan kepada menteri keuangan agar turut membantu Pemerintah daerah merumuskan tata kelola keuangan khususnya dana otsus agar dapat mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan Otsus yang dimaksud sementara untuk Pemerintah Daerah.

“Diharapkan agar segera melakukan evaluasi berdasarkan data-data yang telah di sampaikan oleh kementrian  keuangan, sebagai data  untuk merumuskan kebijakan pembangunan dengan skala-skala prioritas”, (fren)

 

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.696.253

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8845 seconds