Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM â€“ Perseteruan pejabat tinggi daerah Papua dan Papua Barat bersama para politisi yang hingga kini masih terus mempersoalkan alokasi dana otsus untuk Papua, justru terbongkar kalau ada pejabat daerah yang meminta BPK untuk tidak memeriksa dana tersebut dengan alasan dana ini adalah untuk orang Papua. Demikian hal itu diungkapkan pihak BPK RI pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Pansus Papua DPD RI pada rabu (26/02).

â€œPengalaman saya, pernah ada pejabat daerah yang mengatakan kepada saya bahwa dana otsus ini jangan diperiksa, karena itu diberikan kepada orang Papua. Saya kemudian menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang, berapapun nilai uang yang diberikan harus dipertanggungjawabkan. Orangnya kemudian tidak bias berbicara lagiâ€, ungkap Dori Santosa yang hadir mewakili Ketua BPK RI dalam pertemuan Pansus itu.

Meski pihak BPK tidak menyebut nama orang yang meminta untuk tidak dilakukan pemeriksaan itu, justru menuai banyak tanya dari para senator Papua dan Papua Barat yang ada dalam pertemuan itu.

Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma di awal membuka rapat tersebut secara tegas mengingatkan BPK RI bahwa persoalan Papua yang masih terus berkepanjangan hingga saat ini membuat DPD RI memandang pentingnya BPK terbuka dalam hal tugasnya melihat masalah pemakaian dana otsus tersebut.

Dirinya menegaskan, Pansus Papua DPD RI dibentuk oleh MPR RI dengan maksud menggali sejauhmana akar masalah yang membuat Papua terus bergejolak, dan bukan tidak mungkin salah satu penyebabnya karena kesejahteraan yang diberikan pemerintah untuk rakyat ternyata tidak dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan rakyat Papua.

â€œKami Pansus ini dibentuk pada bulan Desember 2019 oleh MPR dengan tugas yang begitu besar melihat Papua. Khusus dana Otsus ini dipermasalahkan banyak pihak soal pertanggungjawabannya. Karena itu, jika ada temuan BPK silahkan disampaikan agar kita bisa mengetahui secara pasti akar masalah di Papuaâ€, tegas Filep Wamafma saat membuka pertemuan bersama BPK RI itu.

For Papua Dukung Langkah Hukum Bagi Koruptor di Papua

Begitu banyak dana triliunan yang jatuh ke Papua dengan alasan Otonomi khusus itu, ditanggapi serius Forum Komunikasi Papua. For Papua sendiri menegaskan, jika ada pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi dalam penggunaan dana otsus, baiknya pihak kenegak hukum jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum.

â€œKami For Papua mendukung langkah penegak hukum jika ada pejabat daerah yang terlibat salah menggunakan dana otsus ini. Justru ini yang di tunggu-tunggu rakyat Papua, karena orang Papua menginginkan keadilanâ€, ungkap Ketua For Papua, Yorys Raweyai.

Pada pemberitaan media ini sebelumnya, Prof. Mahfud MD selaku Menkopolhukam sendiri menyebut, pemerintah begitu hati-hati dalam menyelesaikan berbagai persoalan Papua, termasuk urusan hukum yang berpotensi terhadap pejabat daerah. Dirinya menyebut, konflik Papua bisa ditarik dalam banyak aspek, dan jika ada pejabat yang terlibat hukum, pihak penegak hukum juga harus berhati-hati dikarenakan potensi konfliknya berkepanjangan dan melebar kemana-mana, itu sebabnya penanganan masalah Papua harus dipikirkan matang. (fren)