pasang iklan

For Papua Dukung Langkah Hukum Terhadap Koruptur di Papua

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Forum Komunikasi Papua MPR RI mendukung penuh langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. MPR menilai, tidak ada urusannya dengan kasus-kasus yang terjadi di Papua belakangan ini, kecuali kerinduan rakyat untuk sebuah keadilan.

Demikian hal tersebut diungkapkan pimpinan For Papua menjawab pernyataan Menkopolhukam yang menyebut langkah penegakan hukum di Papua berpotensi gangguan akibat ada saling keterkaitan antara hukum dan politik ditengah tingginya kasus-kasus Papua.

Ketua FOR Papua, Yoris Raweyai menjelaskan, Perlu ada Roadmap terhadap penyelesaian Persoalan Papua.
“Kami minta pemerintah bisa memberikan kepada kami Roadmap terhadap penyelesaian Persoalan Papua. Rakyat Papua hari ini menginginkan keadilan dan tidak ada kaitannya dengan persoalan Korupsi”, kata Pimpinan For Papua, dalam rapat kerja bersama TNI, POLRI dan BIN di Kompleks senayan pada senin (24/02).

Dalam rapat kerja bersama TNI, POLRI, Kejaksaan Agung RI dan BIN itu, juga disebut PON Papua akan dihadiri oleh beberapa Kepala Negara, dan diharapkan situasi Papua aman terkendali.

Pantauan media ini, operasi penegakan hukum dan kondisi keamanan di Papua, secara umum kondusif meskipun ada hal yang mengganjal di Intan Jaya dan Ndungga. Operasi Gakum TNI, sudah mengendalikan situasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kunjungan ke Pengungsi Ndungga. TNI juga minta Pimpinan MPR dan Forum mengunjungi Proyek Kerjasama PUPR dan TNI khususnya penyediaan Rumah. Diharapkan dalam kunjungan, MPR dan Forum melihat dari dua sisi.

“Situasi Papua terkait Ndungga bisa dibilang aman, namun belum dipastikan terkait jumlah KKB di Ndungga. Dari aspek pengamanan TNI siap mendukung kunjungan FOR Papua dan MPR RI”.

Wakil Kepala BIN menjelaskan, isu yang menjadi perhatian BIN antara lain, mahasiswa eksodus kembali ke Papua berjumlah 1.695, dan perlu mendapat perhatian serius. HarapannyaPerguruan Tinggi tidak melakukan Pemberhentian terhadap Mahasiswa Eksodus. Prioritas mendesak PON Papua adalah kendala-kendala belum selesainya pembangunan Venue”. (JP/fren)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery