Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Konflik berkepanjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat patut menjadi perbincangan serius Negara ini, dan jika hal itu dianggap sebagai wacana politik semata, atau bola liar tanpa arah, maka bukan tidak mungkin keinginan Negara untuk Papua tetap menjadi bagian dalam NKRI bakal sia-sia.

Hal menarik untuk dicermati secara serius adalah, mengapa dunia barat apalagi jazirah Melanesia dan para pemerhati HAM internasional begitu kuat mengungkap ketidakadilan di Papua, tetapi di dalam NKRI sendiri hal itu belum atau tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius. Bisa dilihat bagaimana media-media asing dan sosial media di luar negeri yang tidak pernah bosan-bosan mengkampanyekan niat mereka terhadap Papua.

Ambil contoh didepan mata orang Nomor satu di republik ini bisa-bisanya ditantang oleh Ketua Partai Hijau Australia Adam Bant yang dengan beraninya menunjukan PIN bintang Kejora kepada Jokowi sembari ia mengingatkan Jokowi soal Komitmennya menghadirkan lembaga HAM internasional untuk ikut dalam menyelesaikan masalah Papua, jika memang ada HAM yang terjadi di Papua. Ini janji orang Nomor satu yang ditangih sewaktu masa kampanye Jokowi pada pemilu lalu. Buktinya adalah Indonesia membatasi lembaga HAM internasional ketika konflik terjadi di Papua dan korban terus berjatuhan.

Dalam konteks itu, dan mencermati pergerakan politik elit di Papua dan mereka yang berada di ibukota Jakarta yang ikut-ikutan atau yang sangat serius membicarakan Papua, menjadi tanda tanya besar, ada apa sebetulnya dengan sikap-sikap seperti itu. Hanya bisa ditebak kalau bukan takut kehilangan investasi yang sudah jatuh ke bumi cendrawasih ataukah takut kehilangan momentum politik. Hanya itu yang dapat disimpulkan secara umum.

Dalam catatan media jagapapua.com, setidaknya beberapa kasus yang serius dan patut dicermati pemerintah Indonesia adalah soal tuduhan kepada anak Mispo Gwijangge yang disebut sebagai otak pembunuhan 17 karyawan PT Istaka Karya pada desember 2018 lalu dan tuduhan makar kepada mahasiswa yang melakukan aksi menaikan bendera bintang Kejora akibat kasus yang bermula di Surabaya serta konflik kepentingan Internasional di tamabang Emas raksasa Freeport. Dalam tiga kasus besar ini, baiknya Indonesia harus memperhitungkan baik-baik Papua dalam konflik politik Internasional.

Kasus Mispo Gwijangge menuai begitu banyak pro kontra, demikian itu juga kepada aktivis mahasiswa Papua yang dituduh makar padahal mereka menyuarakan ketidakadilan di tanah mereka sendiri. Demikian itu di Freeport yang penuh dengan manusia-manusia penjaga harta kekayaan Papua. Banyak pandangan yang menilai jika tidak ada Freeport di Papua, terlalu cepat Papua lepas dari NKRI, demikian itu juga pada kilang minyak di Bintuni.

Fakta-fakta politik Internasional dan dengan melihat pergerakan lembaga pemerhati HAM internasional saat ini, sangat mungkin diduga pemerintah Indonesia membuat tawar-menawar dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini.

Ambil contoh misalkan nasib Mispo Gwijangge yang ditempelkan pasal ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan mahasiswa Papua yang dituduh makar. Kedua kasus ini bukan tidak mungkin menjadi bola panas yang sengaja â€œditawar-tawarâ€, tinggal saja bagaimana ada yang mampu membaca situasi itu. Inilah fenomena menakutkan soal Papua.

Ada hal yang lupa dilakukan oleh Negara ini kepada Papua dalam konteks rekonsiliasi. Apa itu? Negara belum begitu jeli menempatkan jalur adat dan sejarah Papua dalam dimensi penyelesaiannya. Negara masih begitu percaya diri melakukan pendekatan formal kekuasaan semata, padahal dimensi budaya, kultur dan sejarah Papua menjadi kunci penyelesaiannya. Sebut saja mengapa bicara soal Papua kesultanan Tidore ikut andil? Ada apa dan mengapa hal itu bias terjadi? Ini formasi baru yang tidak dilihat Negara sebagai intrumen paling kuat. Sultan Tidore Husain Syah mengatakan, bicara soal Papua, maka sama halnya bicara Tidore. Ada kaitannya yang begitu kuat dan pola penyelesaian masalah yang begitu signifikan. Persoalannya adalah Negara belum melakukan itu. Pada sisi lain, ada kecenderungan begitu banyak elit politik baik di daerah dan di pusat yang mencoba mengambil keuntungan bukan saja soal politik, melainkan keuntungan lain yang bersifat semu dalam masalah Papua. Ini juga masalah. Mereka berfikir bahwa Papua akan aman, asalkan kepentingannya terjaga untuk kekuasaan yang ada saat ini.

â€œPada dasarnya, ketika Negara tidak menghadirkan rakyat kecil dalam membicarakan persoalan Papua, maka sama halnya dengan membiarkan Papua itu pergi, dan jangan pernah berharap ketika banyak kepentingan rakyat atas keadilan tidak pernah tuntas, sama halnya dengan membiarkan kelompek ekstrim tubuh subur di bumi Cendrawasihâ€. (*)