Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Sosok Willy Hagemur tak asing lagi di kalangan aktivis asal Papua di Kota Metropolitan Jakarta. Willy,demikian ia akrab disapa, selalu hadir dalam ruang-ruang diskusi publik, terutama jika berkaitan dengan tanah kelahirannya, Papua. Ia vokal menyuarakan kepentingan masyarakat kalangan bawah, terutama jika itu bersinggungan dengan nasib hidup masyarakat kecil.

Tutur katanya yang santun dengan kosa kata tertata, namun sesekali resolusi suara Willy bisa menggelegar naik, jika suatu kebijakan bertolak belakang bahkan tak berpihak kepada masyarakat pada umumnya. Penulis masih ingat, ketika dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang Jakarta, yang membahas isu mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, periode Agustus 2019 silam.

Sesi pertanyaan yang tersedia hanya 10 menit, sehingga harus singkat dan langsung padad poin, namun Willy selalu offside, menggunakan waktu 20-25 menit. Lagi-lagi apa yang disampaikan bukan sebuah pertanyaan tapi masukan. Moderator sempat memotong pembicaraan, namun Willy tak ambil pusing. Suasana itu membuat peserta diskusi maupun para pembicara termasuk Anggota DPD RI Yorrys Raweyai pun ikut tertawa.

Siang itu, Selasa (18/2/2020), Willy Hagemur tengah berbincang dengan dua sahabatnya, Muliansyah Abdurrahman (Papua Barat) dan Freni Lutruntuhluy (Maluku) di Kafe Gedung DPD Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam perbincangan itu, penulis sempat menyinggung soal kebijakan Kemendikbud seputar Dana Bos untuk Guru Honorer Naik Jadi 50%” sebagaimana disampaikan Mendikbud Nadiem Karim dalam pernyataan pers bersama Kemendaghri dan Kementerian Keuangan Tentang Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020, di Jakarta,pekan lalu.

Dalam obrolan siang itu, Willy mengingatkan agar pemerintah harus memperhatikan dengan baik masalah “guru honorer” di Papua dan Papua Barat. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah soal dana BOS yang dapat dipakai untuk membayar gaji guru honorer. Jika tidak (diperhatikan) maka persoalan guru honorer dapat memicu konflik sosial.

“Persoalan guru honorer terutama di Papua dan Papua Barat itu memang sudah menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan. Saya kira pemerintah harus tanggap segera soal guru honor ini. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan peraturan Undang-Undang yang berlaku (tenaga kerja).

Lanjut Willy, “pemerintah jangan sampai sudah muncul kisruh, baru ingat (diurus). Pemerintah selalu begitu modelnya. Jangan sampailah muncul gejolak bahkan jatuh korban,” tuturnya mengingatkan. Cobalah segera memperbaiki cara-cara lama yang kurang baik,begitu,” imbuhnya.
“Kan tahu sendiri kalau daerah Papua itu konfliknya sudah ada. Kalau ditambah lagi persoalan mereka (guru honor) tidak diurus dengan baik, tidak dihargai sebagaimana mestinya maka persoalan guru honor hingga kapanpun tidak akan selesai bahkan terus berkonflik,” tegas Willy.

Kedua, lanjut Willy, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pendidik di tanah Papua.
“Kalau kita berbicara soal guru,tenaga-tenaga pendidik (pengajar), itukan bagian dari infrastruktur sistem pendidikan. Nah, yang mesti diperhatikan itu bagaimana bicara soal SDM Papua itu baik, pendidikan di Papua itu baik, kalau infrastrukturnya tidak mendukung, termasuk di dalamnya praktisi dunia pendidikan, mulai dari tingkat guru, lembaga pendidikan. Umumnya hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu harus benar-benar diperhatikan,” terangnya.
Sambung Willy, supaya ketika itu sudah berjalan dengan baik maka kita percaya bahwa sistem pendidikan itu akan menghasilkan produk-produk SDM yang baik dan berkualitas.
“Karena itu, jika sudah masuk dalam ranah konflik, maka apa saja bisa dipakai, diolah untuk semakin menimbulkan gejolak jadi konflik.” (JP/Desse).