Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

PAPUA, JAGAPAPUA.COM – Lama bercokol ditanah Papua. British Protelum sejauh ini belum banyak merubah nasib penduduk Melanesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Tulisan Lontar.id yang mengulas panjang tentang aktivitas pertambagan di Teluk Betuni itu. Patut ditaruh dugaan atas lalainya perusahan tersebut.

Apalagi sejumalah temuan pelanggaran telah nampak diatas dipermukaan publik, tentu eksistensi British Protelum mengudang segudang tanda tanya. Terutama terkait pernyataan yang datang dari Yan Christian Warinussy, Direktur LP3BH.

Perkataan Warinussy yang membeberkan, Â ada pemberlakuaan Â militerisasi dikawasan perusahan tambang migas tersebut, sama halnya dengan Freeport dan Anglo-Australia Rio Tinto, yang diduga begitu erat menjalin kerja sama dengan para aparat militer indonesia.

Dugaan itu diperkuat dengan fakta, dikisaran tahun 2010, BP telah menggelontorkan uang sebanyak 670.000 US Dollar dan pada 2016 sebanyak 266.000 US Dollar secara cash untuk membayar aparat kepolisian, pembayaran itu dilakukan guna untuk merespons isu keamanan pada aktifitas pertambangan tersebut.

Bila dibayangkan berdasarkan temuan tersebut, terus dikaitan pemaparan oleh beberapa petinggi perusahan British Protelum, ketika menggelar pertemuan bersama Pansus Papua DPD RI pekan itu. Tentu ini berbanding terbalik, narasi British Protelum diduga kuat penuh pencitraan dan kepura-puraan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam tulisan lontar.id, yang menuliskanâ€ bagaimana tertekannya masyarakat di sana akibat pemberlakuan zona militer dan juga mataâ€“mata yang tersebar di manaâ€“mana. Tak heran, jika daerah ini menjadi salah satu daerah paling berbahaya untuk ditinggali. Tak hanya itu, masyarakat di sana pun sangat jauh dari kata sejahtera terutama orang-orang pribumi ras Melanesia.

Selain itu, didalam tulisan lontar.id juga menyebutkan, betapa maraknya praktik rasisme yang kian tumbuh subur di teluk Bentuni, sampai-sampai masyarakat asli daerah tersebut harus menuruni kelas sosial menjadi masyarakat kelas dua ditanah sendiri. Pratek rasial itu tampak diperlihatkan secara jelas oleh perusahan, melalui rekrutment tenga kerja, BP kebanyakan menerima transmigran dari berbagai daerah lain di Indonesia, dibanding warga asli pribumi. Soal pekerjaan warga sekitar, mereka ditempatkan sebagai buruh lepas kebanyakan.

Misalnya, lelaki yang bernama Septinus George, orang asli papua (OAP) yang pernah dipekerjakan di lingkungan kilang BP LNG Tangguh kala itu, Ia meyebutkan, bukan hanya berkutat pada penerimaan tenga kerja saja, diskriminasi itu juga terjadi ketika menangani pasien, cenderung para pekerja asli Papua diberlakuan tidak adil, obat-obat malaria yang terbaik hanya diperuntukan terhadap pegawai tetap BP. Dibading kami orang asli Papua yang mendapatkan pelayanaan medis seadanya.”Kata Septianus.

Didera hataman ketidakadilan dan maraknya di pagari militer, hal tersebut turut memperburuk dan mengancam masyarakat Teluk Bentuni, mendadakan betapa besarnya eskalasi penderitaan di tengah kekayaan alam yang melimpah, seturut dengan garis nasib yang dialami oleh warga pelosok pedesaan diseputaran areal tambang itu.

Dihujam angka kematian bayi yang tinggi, penyebaran penyakit TBC, malaria, serta HIV. Â Diduga tidak membuat perusahan tersebut tergugah, padahal orang Melanesia di pedesaan Teluk Bintuni begitu mengharapkan uluran tangan dari kooporasi tersebut, apalagi mereka tersebut menyandang status sebagai penerima manfaat dari sumber daya alam yang dieksploitasi BP.

Berdasarkan data kesehatan di Babo, maraknya kematian bayi, pakal utamanya, dikarenakan minimnya asupan gizi,tentu ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi, selain diterpa kurangnya asupan gizi, di daerah dampak pertambangan tersebut juga masih saja bergelut dengan sejumlah perwatan kesehatan yang serba terbatas.

Belum lagi, dengan adanya sederetÂ permasalahan prosedural yang turut memperlambat penanganan medis. Seperti inkubator dan peralatan medis yang tersedia di klinik pada distrik Babo yang menangani 3.000 pasiennya ini, juga tidak dapat digunakan secara maksimal.

Tudingan ketidakoptimalan itu diperkuat dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh seorang jurnalis New Matadilla, Michael Gillard, yang ditujukan kepada salah satu petugas kesehatan kala itu, didalam tulisanya, dia menuliskan,â€ klinik tersebut Â tidak memiliki aliran listrik di siang hari. Disamping tidak memiliki aliran listrik, klinik itu juga hanya dibekali satu generator yang sudah lama rusak, lagipula generator baru itu belum jua kunjung datang dari pemerintah.

Apabila diantara warga daerah setempat didera penyakit yang serius, klinik tersebut hanya dapat melakukan pertolongan pertama, selebihnya untuk pasien yang lain, mereka harus menempuh perjalan menyebrangi laut kurang lebih tiga jam dengan mengunakan perahu kecil yang ditanggulanginya, sedangakan untuk para transmigran Indonesia yang bernasib bekerja di perusahan, mereka difasilitasi berbagai kemudahan, salah satunya dengan adanya pesawat pribadi sewaan BP, yang diperuntukan khusus buat mereka, ketika didera penyakit. Tentu hal ini mempermudah para pekerja diluar OAP dalam menuju rumah sakit, rentang jarak yang panjang itu bisa di pangkas dengan waktu cepat.

BP Mencundangi Kesepakataan

Sejumlah anggota didalam Panel Penasehat Tangguh, sepertiÂ Tom Daschle, salah satu Mantan Senator Amerika Serikat, Gary Klein dan Rumansara, pernah menulis dan merilis satu laporan Tahunan terhadap BP.

Didalam laporan itu memuatÂ betapa tidak koperatifnya BP, Perusahan Migas Raksasa itu meleset dalam mengarahkan bidikan, target ketenagakerjaan jauh dari standar yang disepakati, tidak naik dari angka 50 persen orang Papua di pekerjakan di perusahan tersebut, padahal standar kesepakatan 85 persen harusnya orang Papua dipekerjakan dalam BP. Dan itu berjalan beriringan semenjak BP menetap di Papua selama kurang lebih 11 tahun.

Data itu semakin menguat sesudah Jurnalis, Michael Gillard melakukan penyamaran menyelinap masuk di areal tambang teluk Betuni, ia temui jumlah pekerja sebagian besar tidak berasal dari masyarakat lokal terutama bekerja pada level manajemen, Â Bahkan nampak pemandangan sejumlah perempuan Melanesia menggelar pekerjaan kasar.

Padahal, kalau dirunut kebelakang, Perusahan Asal Inggris itu pernah mengikrarkan janjinya pada masyarakat Bentuni, sebelum mengarap migas, BP berjanji akan memperdayakan masyarakat lokal, melalui program yang disiapkan terkait pembekalan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan British Protelum direspon oleh sejumlah aktivis lingkungan di New york union square, Amerika, menuntut BP, agar menghentikan genosida, Januari tahun 2019 kemarin.

BP Dalam Lembaran Sejarah Orang Papua

Merujuk dari Laporan Panel terhadap BP, selain tidak memenuhi muatan kesepakataan, BP dianggap gagal, rentang waktu selama 16 tahun, semenjak BP mendaratkanÂ kaki di Teluk Bentuni, didalam jarak waktu tersebut orang Papua nyaris tidak dilibatkan sama sekali pada posisi yang lebih tinggi didalam Koorporasi tersebut. Disamping gagalnya mengakomodir OAP, BP juga telah gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya selaku perusahan yang mengekspolitasi tambang di areal tersebut.

Meskipun hal tersebut telah diingatkan oleh beberapa anggota Panel Penasihat pada tahun 2015 silam, lagi-lagi apa yang diingatkan panel itu tidak digubris sama sekali oleh BP. Padahal tampak ada sejumlah masalah kesenjangan pembangunan antara pantai utara dan selatan di Teluk Bintuni.

Tercatat ada beberapa bangunan infrastruktur dasar sudah ditingkatkan oleh BP misalnya, dermaga, rumah ibadah, jalan setapak, namun bidikan saran tersebut belum memenuhi komitmen, masih saja diterpa kekurangan sarana pendidikan, begitupun perumahan warga, malahan ditengah perumahan tersebut, tak tersedia transportasi darat, lebih parah lagi distribusi listrik masih sangat terbatas.

Namun anehnya, pihak BP begitu bangga memaparkan datanya di Pansus Papua DPD RI. Bahkan BP juga turut menyalahkan otoritas setempat dalam hal ini pemerintah lokal maupun nasional atas kegagalanya dalam mengatasi kesenjangan pembangunan, dan kesenjangan taraf hidup di daerah pelosok seperti wilayah di Teluk Bintuni ini.

Sebelumnya artikel ini, sudah pernah dimuat oleh media lontar.id dengan judulâ€ Dari Logam Hingga Migas: Ironi Negeri Penghasil Bahan Baku â€˜Mutan Avengers.(JP/RS)