pasang iklan
HEADLINE NEWS

Mengapa Wilayah Ras Melanesia Justru Menjadi Terbelakang  

Editorial Jaga Papua : Oleh. Freni Lutruntuhluy

PROBLEM besar Bangsa ini untuk mancari cara menjahit kembali akar persoalan di wilayah timur Indonesia masih belum mendapat formula yang tepat. Beberapa wilayah di Timur Indonesia belakangan ini mencuat, misalkan saja NTT, Maluku Utara dan Papua mengerut pada perjuangan mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi daerahnya. Tambang dan potensi alam yang begitu menjanjikan di Maluku dan Maluku Utara, demikian itu juga di NTT dan Papua menjadi tanda tanya besar mengapa wilayah-wilayah ini justru menjadi terbelakang, sebut saja pada sektor pendidikan.

Tokoh Papua Barat yang juga saat ini menjabat sebagai Anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma, misalkan pernah menegaskan agar sektor perhubungan laut dan udara mestinya menjadi salah satu solusi bagaimana negara ini mampu mengangkat harga diri manusia Indonesia di wilayah itu yang saat ini tertinggal dalam banyak aspek pembangunan. Dirinya mengakui jika jalur pelabuhan itu dibangun dengan baik, arus perdagangan wilayah asia tenggara sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, khususnya ras melanesia.

“Kami minta pemerintah untuk coba lebih serius membangun sektor perhubungan laut di wilayah Timur Indonesia. Kita lihat saja bagaimana negara-negara tetangga yang berdekatan dengan wilayah kami itu merasa ada ketergangungannya mereka kepada Indonesia Timur, tetapi dari aspek kesiapan infrastruktur perhubungan hal itu tidak mungkin berjalan baik”, begitu sepenggal kata Dr. Filep yang dikutip pada pertemuan Komite I DPD RI bersama mitra kerjanya di kompeks senayan pada awal bulan lalu.

Sekedar dalam catatan media ini dengan meneropong problem besar wilayah Timur yang demikian mencuat kemudian banyak bermunculan ide-ide tentang perjuangan ras Melanesia. Ras ini adalah daerah-daerah yang memiliki banyak kesamaan budaya, karakter hidup dan bahasa. Hal itu terlihat dari meskipun seringkali berbeda dalam pandangan politik, tetapi persoalan besar tentang wilayah-wilayah ini justru mereka bersatu dan menjadi kekuatan besar yang sulit ditandingi siapapun.

Banyak pakar menilai sangat tidak logis jika peringkat pendidikan terendah masih di Papua, NTT dan Maluku, sedangkan daerah-daerah ini justru menjadi ujung tombak penyokong anggaran terbesar dalam membangun bangsa ini. Karena itulah mengapa emosional mereka kemudian timbul dengan mengangkat isu ras melanesia menjadi motor penggerak perjuangan untuk rakyat yang saat ini membutuhkan perhatian pemerintah.

Pada aspek lainnya, banyak praktisi menilai dengan setumpuk masalah yang ada, justru potensi politik di wilayah-wilayah ini makin sangat hati-hati, apalagi soal kasus hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kunjung selesai.

Dalam catatan media ini, beberapa kasus besar yang muncul di wilayah Papua dan menarik perhatian kaum melanesia misalkan, Mispo Gwijangge yang sampai saat ini antara pemerintah dan pejuang HAM masih belum menemukan titik kesimpulan terhadap anak yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan 17 orang karyawan PT Istaka di Papua lalu. Versi Polisi menjelaskan Mispo berusia 20 tahun, sedangkan pejuang HAM memiliki data berbeda dengan menekankan anak masih berusia 16 tahun. Problem ini menjadi buah bibir tak sedap di kalangan masyarakat Melanesia. Ini harus selesai.

Selain kasus Mispo Gwijangge yang menarik perhatian dunia Internasional, satu lagi kasus tahanan politik bagi mahasiswa Papua yang ditempel pasal makar akibat mereka mengangkat bendera Bintang Kejora. Banyak pro kontra terhadap mereka-mereka yang mengangkat bendera daerah tertentu kemudian viral dimana-mana tetapi penerapan hukum tidak berdampak adil. Sebagian ‘dilepas” atau tidak dikenakan pasal tersebut, tetapi tidak untuk kasus mahasiswa Papua. dua persoalan besar ini masih “goyang” banyak kepentingan, termasuk Presiden RI sekalipun.

Berikut kasus-kasus Wilayah Timur Indonesia yang belakangan ini menjadi perbincangan Negara termasuk dunia Internasional dan belum tuntas.

  1. Kasus Mispo Gwijangge
  2. Kasus tahanan Politik Mahasis Papua
  3. Kasus Karyawan PT Freeport yang di PHK
  4. Di wilayah Maluku, ada tarik menarik dan permainan elit di Blok Migas Masela
  5. Puluhan tambang bermasalah di Maluku Utara.

(*)

#Angkat Bicara Soal Melanesia#Ras Melanesia

Share This Article

Related Articles

Komite III DPD RI Studi Referensi ke Belanja Soal Jaminan Sosial Nasional. [Foto: Ist]
Komite III DPD RI Studi Referensi ke Belanja Soal Jaminan Sosial
Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-2 ASEAN-GCC. [Foto: BPMI Setpres]
Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-2 ASEAN-GCC
Temukan Kasus PMI Non Prosedural di Istanbul, DPD RI Dorong Evaluasi Sistem Pekerja Migran. [Foto: ist]
Temui Kasus Non Prosedural, DPD RI Dorong Evaluasi Sistem PMI
Senator Filep Jadi Pembicara Utama pada Konferensi Internasional ADRI di Thailand, Sabtu (22/2/2025).
Filep Beri Keynote Speech Konferensi Internasional di Bangkok
Badan Pengkajian MPR RI Bertemu Ketua MK Bulgaria. [Foto: MPR RI]
Badan Pengkajian MPR RI Adakan Studi Referensi ke MK Bulgaria
Logo PBB. [Foto: ANGELA WEISS / AFP]
Isu Papua Tak Lagi Disinggung di Sidang PBB, Ini Kata Kemlu

Comments (1398)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.692.258

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

MEDIA GROUP

Jaga Papua Media Penyambung Aspirasi Rakyat

  • PT. MEDIA JAGA PAPUA Dusun Susweni – Kota Manokwari – Papua Barat
  • Jaga Papua adalah situs berita terkini seputar Papua yang berdiri sejak tahun 2020 dibawah naungan PT. MEDIA JAGA PAPUA berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0006094.AH.01.01 Tahun 2020. Media ini dirintis dalam rangka berpartisipasi mencerahkan masyarakat melalui karya-karya jurnalistiknya.
  • 0813 1797 5968
  • jagapapua@gmail.com
copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.6113 seconds