Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Dunia Internasional telah melihat Papua itu dalam kerangka politik yang lain, sementara Indonesia sendiri masih jalan ditempat dengan cara pandang yang tidak berdampak positif. Lihat saja kasus Pekerja Freeport yang di PHK berjumlah ribuan itu tak kunjung selesai.

Ditengah setumpuk persoalan Papua yang datang dari berbagai arah dan semakin sulit ditebak itu, patut menjadi alasan bagaimana Indonesia lebih arif dan bijak melihat Papua. Bukan tidak mungkin jika dampak yang terjadi hari ini adalah hasil dari yang dipraktekan Indonesia.

Catatan media ini melukiskan begitu panjang perjuangan 3.724 pekerja PT Freeport yang hingga kini nasib mereka terkatung-katung dan belum mendapat kepastian dari pemerintah. Ini menjadikan potensi tersendiri dalam ekskalasi politik Papua ditengah begitu banyak masalah hukum yang di lirik dunia Internasional termasuk gerakan dari Organisasi Papua merdeka yang ternyata terus menggulirkan isu ketidakadilan bagi rakyat Papua.

Catatan redaksi JagaPapua.com, hampir semua petinggi daerah, misalkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah mengeluarkan suratnya kepada Freeport Dinas Tenaga kerja Provinsi Papua yang telah memediasi dan menyurati Freeport dalam kasus ini ternyata tidak mebuahkan hasil yang memuaskan ribuan pekerja itu.

Terlepas dari unsur pemerintah daerah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah melayangkan suratnya pada tahun 2017 dengan nomor surat 1475/S/R-PMT/X/2017 dengan perihal rekomendasi terkait pemutusan hubungan kerja PT Freeport Indonesia juga sama saja tidak membuahkan hasil.

Kabar yang diperoleh media ini di awal Februari 2020 lalu ketika perwakilan pekerja ini mendatangi empat orang senator Papua dan papua Barat, Yorrys Raweyai, Dr. Filep Wamafma, Pdt. Ruben Wamang dan Mamberob Rumakiek menyampaikan perjuangan mereka yang hingga kini tidak ada hasil, meskipin mereka telah bertatap muka dengan orang nomor satu di NKRI ini.

Dihadapan empat orang senator itu, mereka sangat berharap sebagai lembaga perwakilan daerah dan masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat memberi angin segar dan harus berupaya menyelesaikan persoalan ini.

â€œPerjuangan kami ini sudah lama, melalui pemerintah daerah sudah dilakukan, bahkan kami sudah bertatap muka dengan Presiden tetapi hal itu tidak ditindaklanjutiâ€, ungkap salah satu pekerja dalam tatap muka itu.

Mereka menyampaikan rasa kekecewaan terhadap pemerintah ini sekaligus memberi peringatan bahwa persoalan ribuan tenaga kerja ini memiliki pengaruh politik yang sangat besar ketika pemerintah Indonesia hari ini gencar membicarakan persoalan Papua. oleh sebab itu, jika hal ini tidak diselesaikan, bukan tidak mungkin ada dampak yang lebih besar lagi.

Menanggapi hal itu, Ketua FOR PAPUA, Yorrys Raweyai menjelaskan, mestinya lembaga pemerintah setingkat kementerian harus mampu merespons tanggapan Jokowi yang telah memberi singnal bagus soal nasib pekerja ini, sehingga mereka tidak kebingungan mencari jalan keluar.

â€œKalian sudah bertemu Presiden itu sudah sangat bagus. Itu langkah yang luar biasa, tinggal kita ingin mencari formatnya seperti apa. Kalian tolong surati kami sebagai Wakil Rakyat agar itu menjadi acuan kami dalam membicarakan persoalan kalianâ€, tegas Yorrys saat itu.

Sementara itu Ketua Pansus Papua, Dr. Filep Wamafma menjelaskan, jika melihat persoalan Papua secara umum, kasus ini sebetulnya sangat serius. Banyak kasus Hukum yang sementara ini diperjuangkan DPD RI, termasuk persoalan Pekerja Freeport yang di PHK. Ini memiliki dampak politik yang besar sehingga pemerintah diminta lebih seriusâ€, jelasnya.

Sama seperti Senator Mamberob Rumakiek menyinggung soal banyak praktek ketidakadilan sosial dan poltik ketika persoalan Papua di giring dalam banyak kepentingan. Ia juga berharap pemeritah daerah dan kementerian harus tanggapi masalah ini.

[fren]