Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANADO, JAGAPAPUA.COM - Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosetius Syamsul menilai masih terlalu dini untuk memutuskan apakah RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama ini untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pembahasannya. Hal tersebut diungkapkannya usai Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BK DPR RI dan Institut Agama Kristen Nasional (IAKN) Manado dengan tema “Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"Esensi dari FGD ini kami ingin mendapat masukan terkait RUU Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Dimana, BKD sendiri merupakan Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament Evidence Based Legislative Policy Making," ujar Sensi, begitu Inosentius akrab disapa, di IAKN Manado, Sulawesi Utara, Selasa (29/6/2021).

Untuk itu, lanjut Sensi, sebisa mungkin BK DPR RI menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi. Masukan tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada DPR RI berikut berbagai catatan di dalamnya. Sehingga apakah RUU tersebut akan terus dilanjutkan atau tidak pembahasannya itu bukan wewenang BKD, melainkan sepenuhnya wewenang dari DPR RI.

Diakui Sensi, Pro dan kontra terhadap sebuah RUU itu hal yang wajar, tidak hanya RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama ini saja, melainkan juga RUU lainnya. Meski demikian, menurutnya, masih terlalu dini untuk memutuskan apa RUU ini terus dilanjutkan atau tidak, mengingat perjalanan RUU yang masuk dalam prioritas prolegnas 2021 ini masih dalam tahap awal. Dengan kata lain RUU ini masih jauh prosesnya.

"Sebagaimana kita ketahui, RUU ini secara politik sudah menjadi prioritas Prolegnas 2021. Dan DPR tentunya akan melihat dinamikanya, jika ada yang kontra atau tidak setuju dengan sebuah RUU, itu hal yang biasa dan wajar. Kita lihat nanti ke depan DPR meresponnya seperti apa,"ungkapnya.

Dalam FGD tersebut terungkap bahwa rektor dan ketiga pemateri dari IAKN Manado berharap agar RUU tersebut tidak dilanjutkan pembahasannya. Ada banyak hal yang melatar belakanginya, terutama terkait sudah adanya jaminan pelindungan dari UUD 1945 terutama pasal 29 tentang kebebasan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tokoh agama pun kedudukannya sama di mata hukum serta mendapat jaminan pelindungan dari negara.

Ditambah lagi, tidak adanya definisi yang jelas tentang tokoh agama menjadikan RUU tersebut sangat lemah. Hingga akhirnya rektor IAKN Manado Jeane Marie Tulung serta ketiga pemateri dari IAKN berharap RUU tersebut tidak dilanjutkan lagi pembahasannya.

Usai FGD, juga berlangsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BK DPR RI dengan IAKN Manado. Tujuannya, agar ke depan antara ke dua instansi ini bisa terus bekerjasama dan berkolaborasi di berbagai bidang penelitian scientific, yang pada akhirnya tentu demi kemajuan negara dan bangsa. (rls)

Share This Article

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI

Apr 10, 2026 05:00 pm
0 comments

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)

DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah

Apr 09, 2026 04:00 pm
0 comments

Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir

Jan 23, 2026 11:00 am
0 comments

Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]

Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset

Jan 14, 2026 03:00 pm
0 comments

Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama

Jan 06, 2026 02:00 pm
1 comments

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Nov 10, 2025 10:00 am
0 comments

Comments (1)

romoAcima Jan 30, 2023 12:15 pm

These toxins produce pathological changes in tissues and organs and interfere with proper immune function cheap cialis online