Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendukung upaya lembaga yudikatif serta Kementerian/Lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," tegasnya di Jakarta, Selasa (16/02/2021).

Menurut Menteri Kominfo, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif. "Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif," tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan Pemerintah senantiasa berupaya agar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan.

"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati," tegasnya.

Menteri Kominfo mencatat beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.

"Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai "Pasal Karet", telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional," jelasnya.

Sebagai wujud penyusunan perundangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI, Menteri Johnny menjelaskan UU ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

"Misalnya ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif," tuturnya.

Menteri Kominfo juga menegaskan Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan revisi terhadap UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK.

"Upaya-upaya di atas terus dilakukan dan dioptimalkan oleh Pemerintah. Namun, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden," ungkapnya.

Arahan Presiden

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dengan undang-undang tersebut. (rls)

Share This Article

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI

Apr 10, 2026 05:00 pm
0 comments

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)

DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah

Apr 09, 2026 04:00 pm
0 comments

Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir

Jan 23, 2026 11:00 am
0 comments

Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]

Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset

Jan 14, 2026 03:00 pm
0 comments

Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama

Jan 06, 2026 02:00 pm
1 comments

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Nov 10, 2025 10:00 am
0 comments

Comments (10)

Rmyszy May 05, 2021 07:34 pm

stromectol 0.1 - flccc.net ivermectin ivermectin 4 mg
Julprk Jun 07, 2021 08:14 pm

canadian mail order pharmacy - canadian valley pharmacy cvs online pharmacy
http://www.google.com/ Jan 20, 2023 03:33 am

To the jagapapua.com Owner, identical in this article: Link Text
Elelela Jun 20, 2023 07:58 am

propecia no script Explain the importance of enhancing care coordination amongst the interprofessional team to improve outcomes for patients with rat bite fever
DBegptm Jul 26, 2023 06:27 pm

Similarly, in our study community members did not know the difference between antibiotics and other medicines buy cialis generic online cheap
vSAWgxdXV Aug 30, 2023 03:53 pm

buy cialis online using paypal burgdorferi in a total of more than 700 different blood and cerebrospinal fluid samples from the 129 patients in these studies
WilliamTum Sep 26, 2023 10:27 am

http://onlineapotheke.tech/# online apotheke gГјnstig online apotheke gГјnstig
WilliamTum Sep 26, 2023 12:24 pm

https://onlineapotheke.tech/# п»їonline apotheke online apotheke preisvergleich
Arronoperi Jan 25, 2024 04:45 pm

http://indianpharmacy.shop/# best online pharmacy india india online pharmacy
Devonrooff Jan 26, 2024 01:19 am

medicine in mexico pharmacies: Mexico pharmacy - medicine in mexico pharmacies