pasang iklan
HEADLINE NEWS

Menkeu: Fokus Pemerintah Pada Kesehatan, Bansos dan Dunia Usaha

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, respon cepat pemerintah dalam menerbitkan kebijakan sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, OJK dan LPS secara virtual pada Rabu (06/05).

Dalam raker tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah berfokus kepada tiga hal untuk menangani COVID-19 beserta dampaknya, yaitu aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemberian social safety net kepada masyakat terdampak COVID-19, dan menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Yang pertama masalah kesehatan masyarakat dan keselamatannya. Kita akan melihat terus dari anggaran yang dialokasikan, berapa (anggaran yang) sudah dilakukan dari sisi percepatan penggunaannya dalam menjaga kesehatan masyarakat,” kata Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu menyebut bahwa fokus Pemerintah yang kedua yaitu social safety net dengan pemberian Bantuan Sosial (bansos) oleh Pemerintah kepada masyarakat secara meluas. Bansos ini diharapkan mampu meng-cover masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya setidaknya hingga 3 bulan, atau bisa sampai 6 hingga 9 bulan. Menkeu berharap pemberian bansos ini akan cukup memberikan bantalan sosial. “Saya sebutkan bantalan sosial karena ini tidak berarti men-subtitusi angka konsumsi yang nilainya bisa mencapai Rp5.000 triliun terutama di Jawa dan Jabodetabek. Namun itu tentu bisa mengurangi terutama mereka yang mengalami dampak dalam PHK dan kehilangan pekerjaan,” tambah Menkeu.

Dan untuk yang ketiga, Menkeu menyebutkan bahwa fokus Pemerintah di masa pandemi ini adalah dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha. Pada masa seperti sekarang ini, tidak dipungkiri bahwa dunia usaha menerima pukulan yang sangat berat karena penurunan permintaan sebagai imbas adanya pembatasan sosial berskala besar. Menkeu menyebutkan salah satunya adalah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“UMKM mungkin sudah kita cover dengan policy kemarin pembebasan dari cicilan utang dan memberikan subsidi bunga dan sekarang fokus pemerintah adalah kebutuhan modal kerja,” terang Menkeu.

Sampai hari ini, Pemerintah masih dalam proses mengkaji seberapa besar kebutuhan modal kerja  bagi UMKM. Modal kerja tersebut disebutnya dibutuhkan di dalam rangka untuk menyambung hidup dan bertahan bagi UMKM. Menkeu memberikan perhatian bahwa UMKM memang tidak membayar cicilan karena sudah mendapatkan insentif sebelumnya, namun mereka tidak bisa memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung. (Kemenkeu)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2645/menkeu-sampaikan-latar-belakang-perppu-no12020-ke-banggar-dpr

Share This Article

Related Articles

Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Mendag dan Wamendag Hadiri Rapat Kerja Bersama Komite III DPD RI
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Setneg.
Pemerintah Siapkan Strategi Terintegrasi Atasi Banjir
Ilustrasi pengolahan hasil hutan Papua. [Foto: Jumasyanto Sukarno/Greenpeace]
Dorong Hilirisasi Riset Pangan, BRIN Siap Perkuat Ekosistem Riset
Ilustrasi tambang emas. [Foto: ist]
Kapolda Tegaskan Tambang Emas Legal Papua Barat Hanya di Wondama
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Ketua Komite III DPD RI Soroti Insiden Ledakan SMA N 72 Jakarta

Comments (150)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.690.846

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.2827 seconds