Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Salah satu sumber pendanaan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota bersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Mengingat kebutuhan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi Covid-19, Menteri keuangan menegaskan bahwa transfer DBH dan DAU ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan apabila Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan laporan APBD Tahun Anggaran 2020.

Demikian sebaliknya, menteri keuangan mengatakan apabila Pemerintah daerah (Pemda) yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 maka DAU dan dapat ditunda. Seperti diketahui bahwa pada T.A 2019 dalam APBN, DAU untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.456.520.0204. dan Provinsi Papua memperoleh Rp 2.616.545.381. Dana Alokasi Umum (DAU) juga diberikan kepada kabupaten/kota.

Menkeu menegaskan bahwa Kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH)nya untuk pengatasi kondisi Daerah Menghadapi Covid-19. Hal ini untuk memastikan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pencegahan/penanganan COVID-19 sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Penundaan DAU juga dikenakan kepada Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK No.35/PMK.07/2020.

Kriteria evaluasi bagi Pemda yang sudah menyerahkan laporan namun belum memenuhi ketentuan SKB dan PMK No.35/PMK.07/2020 adalah sebagai berikut:

Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kuranganya 35%; b. penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau c. perkembangan tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah. Ketentuan penundaan DAU tersebut, dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No.10/2020). Apabila Pemda segera menyampaikan laporan Penyesuaian APBD sesuai ketentuan, maka sebagian DAU yang ditunda akan disalurkan kembali pada bulan Mei 2020.